Panen Perdana Sawah Prabowo di Papua Selatan Tuai Kontroversi: Konflik Lahan vs Ketahanan Pangan?

PARADAPOS.COM - Program cetak satu juta hektare sawah di Papua Selatan yang digagas Presiden Prabowo, akhirnya memasuki musim panen perdana yang menghasilnya 2,5 ton sampai 2,8 ton per hektare.

Freesca Syafitri, pengamat ekonomi dan kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, menilai positif panen perdana food estate tersebut karena mampu mengenyahkan pesimisme terhadap program itu.

Setidaknya, kata dia, proyek nasional ini membuka lembaran baru dalam ketahanan pangan nasional dan juga politik pembangunan yang berbasis keadilan secara spasial.

"Tidak hanya dalam ketahanan pangan nasional, tetapi juga dalam politik pembangunan nasional yang lebih adil secara spasial dan sosial," kata Freesca, Jumat (23/5/2025).

Apalagi, kata dia, sebelumnya banyak hasil analisis yang menyebut Papua Selatan tidak cocok menjadi daerah lumbung pangan.

Selama bertahun-tahun, pendekatan determinisme ekologis telah membentuk persepsi pembangunan bahwa hanya wilayah-wilayah tertentu yang layak digarap untuk sektor pangan.

Namun, survei tanah dan air membuktikan kawasan Wanam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan memiliki kesesuaian tinggi untuk pertanian.

"Dengan pemilihan varietas adaptif seperti Inpara dan metode tanam sederhana, hasilnya mampu menandingi kawasan sentra pertanian konvensional. Hal ini menjadi kritik penting terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada input modern dan sering mengabaikan potensi lokal," kata Freesca.

Menurut Freesca, lebih dari sekadar keberhasilan teknis, panen di Papua Selatan juga menandai transformasi sosial yang fundamental.

Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pola berburu, kekinian mulai dikenalkan pada pertanian. 

Bukan dengan pemaksaan, tetapi melalui pendekatan edukatif yang pelan namun menyentuh akar.

"Hal ini menunjukkan pembangunan sejati bukan hanya soal investasi fisik, melainkan juga pembentukan agricultural citizenship, warga negara yang sadar akan peran mereka dalam sistem pangan," ujar Freesca menerangkan.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN Veteran Jakarta itu mengatakan, Indonesia membutuhkan model pembangunan pangan yang tak hanya berorientasi surplus produki di tengah fluktuasi geopolitik pangan global.

Sebaliknya, Fressca menyebut Indonesia justru harus mengorientasikan kebijakan pangannya secara distributif agar terjadi pemerataan secara geografis.

"Proyek di Papua Selatan berpotensi menjadi preseden bagi paradigma baru, yakni bahwa pembangunan pangan tidak harus bersifat eksploitatif, tetapi regenerative baik terhadap tanah maupun masyarakatnya," kata Freesca.

Ia menilai, keberhasilan panen perdana di Wanam, menandai awal reorientasi geopolitik pangan nasional ke wilayah timur Indonesia.

Selama ini, narasi ketahanan pangan terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, sementara kawasan timur hanya dianggap sebagai penyangga.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek kunci dalam arsitektur baru ketahanan pangan berbasis kawasan," jelasnya.

Freesca mencermati keberhasilan panen tanpa bahan kimia sintetis di Papua Selatan memberi pelajaran penting, yaitu modernisasi pertanian tidak selalu identik dengan mekanisasi.

Justru, menurut dia, konteks lokal dan kearifan ekologis dapat menghasilkan model pertanian berkelanjutan yang lebih resilien terhadap krisis iklim.

"Ini membuka peluang bagi pengembangan low-input agriculture berbasis komunitas, yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal," ujarnya.

Ia menilai di balik keberhasilan ini, terdapat peluang besar untuk membangun sistem pertanian inklusif berbasis co-production of knowledge, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal.

Pendekatan ini memungkinkan dialog antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, menciptakan model pembangunan yang tidak top-down, melainkan kontekstual dan berkelanjutan.

"Edukasi yang dilakukan secara bertahap di Wanam merupakan bentuk nyata dari paradigma ini," terangnya.

Ke depan, menurut Freesca, program cetak sawah satu juta hektare harus dilihat bukan semata sebagai target kuantitatif, tetapi sebagai narasi ulang pembangunan yang memprioritaskan pinggiran sebagai pusat.