MIRIS! Pemerintahan Prabowo Sedang Foya-Foya: Menghambur-Hamburkan Duit Untuk Bayar Pejabat Rangkap Jabatan

Tunjangan komisaris pun lumayan. Bila digabung, hasilnya bisa membuat para guru honorer dan buruh tani meneteskan air mata. Bukan karena terharu, tapi karena merasa dikhianati.

Pertanyaannya: di mana rasa malu? Bukankah rakyat sudah terlalu sering dibebani pajak, iuran, dan potongan? 

Kini, uang itu dipakai untuk menggaji satu orang dua posisi, dua jabatan, dua sumber pemasukan, tapi mungkin cuma setengah hati bekerja. 

Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus penuh mengurusi kementerian jika pikirannya terbagi untuk mengawasi BUMN yang mencari laba?

Tentu, para pembela pemerintah akan berkata: “Itu tidak melanggar hukum.” 

Tapi bukankah tidak semua yang legal itu pantas? Kalau seorang pejabat bisa punya dua jabatan hanya karena tidak ada larangan tertulis, lalu apa bedanya moral birokrasi dengan pasar bebas?

Ini bukan semata soal teknis manajemen. Ini soal rasa keadilan, soal etika publik, soal akal sehat. 

Negara bukan perusahaan keluarga di mana kursi bisa dibagi sesuka hati. Rakyat bukan sapi perah untuk membiayai gaji pejabat yang rakus gelar dan titel.

Pemerintahan Prabowo belum memulai langkah besar, tapi sudah membuat rakyat kecil mendongak dengan dahi berkerut. 

Bukan karena kagum, tapi karena heran. Negeri ini sedang menari-nari di tengah kesulitan. 

Tapi yang menari bukan rakyat, melainkan para pejabat yang dobel peran dan dobel pemasukan. Kita ini negara apa? Kantor serbaguna?

Jika Prabowo tidak segera menghentikan praktik rangkap jabatan ini, jangan salahkan rakyat bila nanti mereka lebih percaya pada tukang sayur yang setia berjualan tiap pagi ketimbang pejabat yang seminggu dua kali rapat, sisanya rangkap niat.

👇👇

DAFTAR 25 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Sumber: FusilatNews