Di suatu kesempatan, ia membentak anak buahnya yang tak becus bekerja—lalu berkata:
“Kalau tidak bisa kerja, saya pindahkan ke Papua!”
Begitu kerasnya kalimat itu sampai gemanya mengalahkan doa pembukaan. Seketika Papua menjadi sinonim dari ‘dibuang hidup-hidup’.
Seolah-olah tanah yang ditempati oleh jutaan manusia itu cuma tempat hukuman bagi PNS malas.
Padahal Papua bukan tanah kutukan. Bukan buangan. Di sana ada rakyat yang ingin dimanusiakan.
Tapi dalam lidah kekuasaan, ia bisa berubah jadi tempat pelarian, tempat ancaman, bahkan tempat pelupaan.
Ini ironis. Sebab di satu sisi, negara mengklaim Papua sebagai bagian sah dan integral dari NKRI.
Tapi di sisi lain, ia diperlakukan bak gudang tua tempat menyimpan pegawai yang dianggap rusak.
Jadi kalau hari ini Anda menerima surat tugas ke Papua, tanyakan pada diri sendiri: apakah Anda sedang dipanggil untuk mengabdi… atau sedang dihukum tanpa sidang?
Dan rakyat Papua? Mereka menonton diam-diam, menyaksikan bagaimana tanah mereka dijadikan panggung drama kekuasaan. Sesekali mungkin mereka bergumam dalam hati:
“Apa salah kami, sampai setiap orang yang tak diinginkan, dikirim ke sini?”
Sayangnya, pejabat di Jakarta terlalu sibuk selfie di acara peresmian, untuk sempat menjawab pertanyaan itu. ***
Sumber: FusilatNews
Artikel Terkait
Java FX: Platform Trading Forex Terbaik dengan Edukasi & Teknologi MT5
Viral BMW Putih Pelat Dinas Kemhan 51692-00 Ngebut, TNI AU: Itu Palsu dan Tidak Sah
Gamis Bini Orang: Tren Baju Lebaran 2026 yang Diprediksi Viral, Harga Mulai Rp 125 Ribu
Review Polytron Fox R untuk Ojol: 200 Km Cuma Rp 10 Ribu, Benarkah?