Wapres Dulu, Baru Menteri: Strategi Bertahap Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Desakan agar pemerintah mempercepat proses formal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali mencuat.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menandai pengalihan resmi status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Ia menyebut, langkah awal pemindahan tak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa secara bertahap, dimulai dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) serta kementerian strategis di kawasan IKN.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.

"Sebagai Ketua Komisi II DPR tentu tugas saya salah satunya adalah membicarakan ini dengan rekan-rekan antar fraksi di Komisi II DPR RI," ujarnya disadur dari ANTARA, Sabtu, 19 Juli 2025.

Menurut Rifqi, dari sisi infrastruktur, IKN dinilai cukup siap menampung 10–15 ribu aparatur sipil negara (ASN), terutama dengan dukungan fasilitas perumahan yang telah disiapkan oleh Otorita IKN.

"Kalau dengan melihat kesiapan infrastruktur ini, hari ini atau besok pun pemerintah sebetulnya sudah bisa menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara dengan didahului oleh Wapres," tegasnya.

Di sisi lain, DPR RI saat ini tengah menyusun siklus anggaran untuk tahun 2026, yang turut mencakup kebutuhan Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi II.

Menurut Rifqi, pembahasan tersebut akan menjadi momentum untuk menyusun strategi politik dan kelembagaan dalam mendukung pemindahan ibu kota.

"Dan tentu ini akan menjadi sikap bagi kami di DPR nanti untuk membangun positioning," sambungnya.

Sikap serupa juga disuarakan Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Presiden di IKN menjadi langkah simbolis sekaligus strategis untuk memulai transisi pemerintahan ke ibu kota baru.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," ujar Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jumat itu.

Saan juga menilai, dengan besarnya investasi yang telah digelontorkan untuk pembangunan IKN, sudah sepatutnya pemerintah memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan melalui penerbitan Keppres.

"Pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN," ucapnya.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya terealisasi.

Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah yang menetapkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan di Jakarta pada 17 Agustus 2025.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pilihan ini diambil karena pembangunan IKN masih dalam tahap penyelesaian.

Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan infrastruktur dasar di kawasan tersebut dapat rampung sesuai target.

Hal itu disampaikan Juri saat dirinya selesai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri disadur dari ANTARA, Sabtu, 19 Juli 2025.

Meski upacara kenegaraan utama akan tetap berlangsung di Jakarta, Juri menegaskan bahwa peringatan tetap akan digelar pula di IKN sebagai simbol keterlibatan kawasan calon ibu kota baru dalam momentum nasional tersebut.

"Upacara di titik-titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," katanya.

Soal kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upacara di IKN seperti pada peringatan tahun lalu, Juri belum bisa memberi kepastian.

"Nanti kita lihat," ujarnya singkat.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Hasan mengonfirmasi bahwa pusat pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI tetap berada di Jakarta.

“Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta," kata Hasan Nasbi pada Rabu, 16 Juli 2025.

Ia juga menyebut bahwa struktur kepanitiaan telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO terlibat langsung dalam proses tersebut.

Keputusan ini menjadi sinyal bahwa meskipun semangat pemindahan ibu kota terus berjalan, pemerintah memilih langkah yang hati-hati agar momen nasional seperti peringatan kemerdekaan tetap berjalan optimal tanpa terbebani oleh tantangan kesiapan infrastruktur di lokasi baru.

Sumber: suara

Foto: Gibran Rakabuming di IKN. [Ist]