Izin tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini diprotes warga karena bisa merusak ekosistem wilayah setempat.
Juga kasus pemindahan empat pulau milik Aceh untuk Sumatera Utara yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kasus ini menurut Gatot sangat berbahaya karena memicu wacana disintegrasi.
“Siapa yang jelek (akibat kebijakan tersebut)? Presiden lagi," kata Gatot.
Terbaru, kebijakan pemblokiran rekening 'nganggur' selama tiga bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bayangkan, sambung Gatot, ada 122 rekening diblokir.
Kalau tidak diatasi, 122 juta pemilik rekening ini akan antre di bank dan menarik dana mereka.
“PPATK adalah intelijen keuangan, tidak punya hak untuk melakukan itu. (Penarikan dana) bisa (berakibat) jatuh presiden,” urai Gatot.
Oleh karena itu, KAMI berharap Presiden Prabowo segera menyadari situasi di lingkaran Istana Negara dan dapat mengambil tindakan tepat agar gerakan-gerakan berbahaya tersebut bisa dihentikan.
[FULL VIDEO]
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Java FX: Platform Trading Forex Terbaik dengan Edukasi & Teknologi MT5
Viral BMW Putih Pelat Dinas Kemhan 51692-00 Ngebut, TNI AU: Itu Palsu dan Tidak Sah
Gamis Bini Orang: Tren Baju Lebaran 2026 yang Diprediksi Viral, Harga Mulai Rp 125 Ribu
Review Polytron Fox R untuk Ojol: 200 Km Cuma Rp 10 Ribu, Benarkah?