Kereta Cepat Warisan Jokowi Bikin Negara Rugi Triliunan Rupiah, Bos KAI Bisa Apa?

Bos PT KAI bisa apa?

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan KCIC yang merugi.

Bobby memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam waktu satu minggu. 

"Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu," ungkap Bobby dalam rapat bersama DPR RI di Senayan, Rabu (20/8/2025).

Bobby mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. 

"Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Bobby dicecar beberapa pertanyaan soal kerugian KAI yang diakibatakan oleh Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

DPR menyebut kerugian proyek KCIC di paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?" kata Anggota Komisi VI DPR RI Hasani Bin Zuber.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. 

Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

"Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun dalam enam bulan," tandas Darmadi. 

Sumber: MonitorIndonesia