Luka demokrasi tidak hanya muncul dari kecurangan, tetapi juga dari ketertutupan informasi. Ketika masyarakat tidak mendapat kejelasan, mereka kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyadari bahwa keterbukaan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Menutup-nutupi atau menunda kebenaran hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Kasus ijazah Jokowi kini bukan lagi sekadar persoalan dokumen, melainkan ujian moral bagi bangsa Indonesia. Sejauh mana kita berani menegakkan kejujuran tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pemimpin tertinggi? Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh di atas fondasi kebenaran, bukan kepalsuan yang dipelihara.
Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah verifikasi terbuka oleh lembaga independen yang kredibel. Jika ijazah tersebut terbukti asli, diperlukan bukti yang meyakinkan agar polemik dapat diakhiri dengan damai. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, negara wajib bertindak adil tanpa kompromi.
Pada akhirnya, demokrasi tanpa kejujuran hanyalah sebuah sandiwara. Bangsa yang terbiasa menutup mata terhadap kebenaran sedang menorehkan luka panjang dalam sejarahnya sendiri.
Sumber Artikel Asli: https://www.paradapos.com/2024/11/babak-baru-kasus-ijazah-jokowi.html
Artikel Terkait
Viral! Numpang Parkir Saat Banjir Dipalak Rp750 Ribu, Mobil Tetap Terendam
Kronologi Lengkap Kasus Pengeroyokan Guru di SMK Jambi: Saling Lapor & Mediasi Buntu
SnapTik Aman? Review Lengkap & 6 Tips Download Video TikTok Tanpa Watermark 2024
5 Syarat SP3 Eggi Sudjana Terbit: Alasan Restorative Justice Menurut Kuasa Hukum