Ubedilah mengkhawatirkan, jika restrukturisasi ditolak, China berpotensi mengambil alih (take over) pengelolaan Kereta Cepat Whoosh. Skenario ini disamakan dengan nasib Uganda yang nyaris kehilangan kendali atas Bandara Internasional Entebbe.
"Kalau kemudian restrukturisasi enggak bisa, kalau mentok, mungkin akan di-take over oleh [China]. Kereta Cepat Whoosh akan menjadi milik China selama-lamanya," tegasnya. Ia menegaskan hal ini sama dengan menjual kedaulatan Republik, karena transportasi umum merupakan jalur vital bagi negara.
Ancaman Jangka Panjang bagi Kedaulatan
Peringatan ini tidak berhenti pada kereta cepat. Ubedilah mengkhawatirkan efek domino, di mana bandara dan pelabuhan strategis berikutnya bisa saja dikuasai asing jika skema utang serupa terus berlanjut.
"Kalau semua wilayah strategis dikuasai oleh negara asing, kita seperti enggak punya kedaulatan!" ujarnya. Situasi ini dinilai sangat berbahaya, terutama jika negara berada dalam kondisi krisis atau perang.
Ubedilah mengaku sejak awal termasuk dalam kelompok yang kontra terhadap pembangunan proyek ini. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab kebijakan ini, termasuk peralihan mitra dari Jepang ke China, berada di pundak Presiden Joko Widodo.
Artikel Terkait
Pengeroyokan Guru SMK di Jambi: Kronologi Lengkap & Dua Versi Cerita yang Beredar
Mikrofon Putri PB XIII Dimatikan Saat Protes SK Cagar Budaya Keraton Solo, Menteri Fadli Zon Dikecam
Ricuh di Keraton Solo: Protes GKR Rumbai Gagalkan Seremonial SK Fadli Zon ke Tedjowulan
Bocil Block Blast Viral: Ancaman Malware & Hukum yang Wajib Diwaspadai