Agus Pambagio Ungkap Pengalaman Pahit: Kaki Diinjak Wantimpres Usai Tolak Proyek Kereta Cepat Jokowi

Utang Kereta Cepat Whoosh Ditolak Dibayar Pakai APBN, Ini Penjelasan Agus Pambagio

PARADAPOS.COM - Danantara dikabarkan sedang menghadapi kebingungan dalam membayar utang proyek kereta cepat Whoosh karena nilainya yang sangat besar. Kondisi ini membuat pihak pengelola mengusulkan agar utang tersebut dibebankan kepada APBN.

Namun, usulan tersebut ditolak tegas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu menegaskan penolakannya meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

Kilas Balik Janji Proyek Whoosh Tidak Akan Rugi

Menyoroti masalah ini, analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi dan baik untuk bangsa. Janji ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan di Istana Bogor pada 2019, di mana Agus saat itu telah menyatakan penolakannya karena proyek dinilai tidak layak.

Agus menceritakan, saat menyampaikan ketidaklayakan proyek, Jokowi hanya tersenyum dan meyakinkan bahwa proyek akan berjalan dengan baik. Bahkan, Agus mengaku dicegah untuk bertanya lebih lanjut oleh seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menginjak kakinya sebagai kode untuk diam.

Alasan Pemilihan China dan Beban Utang Whoosh

Agus juga mengungkap bahwa Jokowi menyatakan ide menggandeng China dalam proyek Whoosh adalah inisiatifnya sendiri, meski sebelumnya telah ada feasibility study dengan Jepang. Kedekatan dengan China selama dua periode pemerintahan Jokowi disebut sebagai faktor kenyamanan dalam kerja sama ini.

Menanggapi penolakan Menkeu untuk membayar utang Whoosh lewat APBN, Agus menilai utang tersebut tidak akan terlunasi. Ia menjelaskan bahwa proyek ini dikelola BUMN di bawah Danantara yang seharusnya memiliki mekanisme pembiayaan sendiri.

Kekhawatiran Beban Utang Whoosh dan Dampaknya

Agus mempertanyakan sumber pendapatan untuk membayar utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun dengan bunga sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia khawatir beban ini akan sangat memberatkan keuangan negara dan berpotensi mengganggu program prioritas pemerintahan baru Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Sebagai solusi, Agus menyarankan agar Menkeu segera duduk bersama Danantara dan Komisi XI DPR untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Danantara telah mendapatkan dividen sekitar Rp80 triliun dalam setahun, sehingga seharusnya mampu mengatasi utang tanpa campur tangan pemerintah.

Sumber: wartakota.tribunnews.com