Pengamat: Prabowo Harus Buktikan Keterbukaan terhadap Kritik di Tengah Proses Mahasiswa

PARADAPOS.COM - Pengamat komunikasi politik menilai Presiden Prabowo Subianto harus konsisten menunjukkan keterbukaan terhadap kritik publik, terutama dalam merespons aksi protes mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan ini mengemuka di tengah kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pemerintahan saat ini cenderung anti-kritik. M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik, menegaskan bahwa komitmen presiden untuk menelaah setiap masukan berdasarkan fakta di lapangan menjadi kunci menjaga iklim demokrasi di Indonesia.

Konsistensi Pernyataan di Tengah Gelombang Protes

Suasana di kampus-kampus beberapa pekan terakhir memang terasa berbeda. Spanduk dan yel-yel penolakan kenaikan harga BBM kembali menghiasi halaman universitas. Di tengah hiruk-pikuk itu, pernyataan Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan keterbukaannya terhadap kritik menjadi sorotan. Namun, publik menunggu apakah kata-kata itu benar-benar diikuti tindakan nyata.

"Pernyataan senada sebenarnya sudah berulang dinyatakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan," kata M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026. Ia mengamati bahwa pengulangan pesan serupa di berbagai forum justru menjadi penting di saat situasi politik memanas.

Menurut Jamiluddin, konsistensi pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai upaya meredakan anggapan bahwa pemerintah enggan menerima masukan dari luar. "Hal itu menunjukkan adanya konsistensi pernyataan Prabowo terkait keterbukaannya terhadap kritik. Hal itu juga sebagai respons terhadap dirinya yang dinilai anti kritik," ujarnya.

Menepis Bayang-Bayang Otoritarianisme

Di ruang-ruang diskusi publik, kekhawatiran akan kembalinya praktik otoritarianisme kerap mencuat. Jamiluddin menambahkan, pengulangan komitmen itu dapat memberikan rasa lega karena menunjukkan Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi. "Pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali ke negara otoriter," katanya.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik bukanlah sekadar pilihan politik, melainkan amanat konstitusi dan semangat reformasi. "Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi," katanya.

Harapan bagi Ruang Kritik Publik

Di tengah dinamika politik yang kadang menegangkan, Jamiluddin berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada presiden. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen, termasuk mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya di jalanan.

"Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk politik, ada harapan agar ruang demokrasi tetap terbuka lebar. Kini, publik menanti apakah keterbukaan yang dijanjikan benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata, bukan sekadar rangkaian kata di atas podium.