Mengurai Isu Pembiayaan dan Dugaan Mark Up Hutang Kereta Cepat Whoosh
Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membayar hutang proyek ini dikabarkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu. Skema pembayaran yang awalnya Business to Business (B to B) dengan China disebut bergeser.
PT BPI Danantara, sebagai holding BUMN, ditunjuk untuk menangani penyelesaian kewajiban hutang KCIC yang dilaporkan mencapai Rp 116 triliun. Penunjukan ini menuai beragam tanggapan dari para pengamat.
Analisis Pengamat: Indikasi Mark Up dan Risiko Bangkrut
Seorang analis kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan bahwa ide kerja sama Whoosh dengan skema hutang ke China berasal dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, ekonom Anthoni Budiawan memberikan pandangan bahwa proyek ini terindikasi mengalami mark up yang signifikan.
Artikel Terkait
Timothy Ronald Dilaporkan Lagi ke Polisi: Agnes Stefani Rugi Rp1 Miliar dari Dugaan Penipuan Crypto
Kiai Desak PBNU Pecat Kader Tersangka Korupsi, Sebut Membiarkan Itu Haram
Rian DMasiv Dituding Child Grooming: Pengakuan Korban & Fakta Viral
SBY Peringatkan Ancaman Perang Dunia III, Usulkan Sidang Darurat PBB