Harga Minyak Tembus US$116, Defisit APBN 2026 Terancam Melebar

PARADAPOS.COM - Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan tajam hingga menembus level US$116 per barel pada Rabu (11/3/2026), level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan yang mencapai 26,29% ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah dan keputusan Kuwait serta Uni Emirat Arab untuk menghentikan produksi. Situasi ini menempatkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel di bawah tekanan, dengan pemerintah diminta untuk waspada terhadap risiko pelebaran defisit anggaran.

Kewaspadaan Fiskal di Atas Ambang Batas

Lonjakan harga yang jauh melampaui asumsi APBN ini tentu mengundang perhatian serius dari pengelola keuangan negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi gejolak ini. Simulasi yang dilakukan menunjukkan risiko nyata terhadap kesehatan anggaran negara jika harga minyak bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang.

Purbaya menjelaskan, "Jika harga minyak bertahan di atas US$92 per barel sepanjang tahun, defisit anggaran berisiko membengkak hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)."

Ia melanjutkan dengan nada hati-hati, "Angka tersebut melampaui batas legal 3% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara." Pernyataan ini menegaskan posisi genting yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap postur belanja negara, terutama untuk program-program yang bersifat ekspansif, guna menjaga kredibilitas fiskal di mata investor.

Dua Sisi Tekanan pada APBN

Secara teknis, tekanan terhadap anggaran negara datang dari dua front. Pertama, beban subsidi energi yang pasti akan membengkak jika pemerintah memilih untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat konsumen. Kedua, sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia juga akan menanggung biaya impor yang lebih tinggi, yang langsung memengaruhi neraca perdagangan.

Namun, di balik awan gelap ini, terdapat secercah peluang. Rata-rata harga minyak tahunan hingga saat ini masih tercatat di angka US$68,43 per barel, sedikit di bawah asumsi APBN. Angka ini memberikan ruang gerak dan waktu bagi pemerintah untuk merancang respons kebijakan. Selain itu, kenaikan harga komoditas juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan dividen perusahaan milik negara di sektor energi.

Ujian Logistik Menjelang Momen Mudik

Kompleksitas situasi ini bertambah dengan momentum meningkatnya permintaan domestik jelang perayaan Idulfitri. Tradisi mudik diproyeksikan akan mendongkrak konsumsi bensin hingga 12%, menuntut kesiapan pasokan yang ekstra. Menyikapi hal ini, Pertamina dilaporkan telah mengambil langkah proaktif dengan memperkuat cadangan nasional.

Perusahaan BUMN tersebut dikabarkan sedang membuka tender pengadaan empat kargo bahan bakar, yang terdiri dari solar berkadar sulfur 0,25% dan bensin RON 98, untuk mengamankan pasokan di tengah ketidakpastian global. Langkah ini merupakan bagian dari strategi antisipasi untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode permintaan tinggi.

Pilihan Kebijakan yang Penuh Pertimbangan

Pada akhirnya, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah di tengah turbulensi geopolitik yang terus berkembang. Di satu sisi, terdapat desakan untuk mempertahankan subsidi guna melindungi daya beli masyarakat, terutama menjelang hari raya. Di sisi lain, disiplin fiskal dan batas hukum defisit anggaran menuntut kehati-hatian dan penyesuaian yang mungkin tidak populer.

Keseimbangan antara kedua kepentingan ini akan menjadi ujian nyata bagi ketahanan dan kelincahan manajemen fiskal Indonesia dalam merespons gejolak eksternal yang dampaknya langsung terasa di dalam negeri.