Mahfud MD Beberkan Fakta Jaminan Rahasia Indonesia ke China untuk Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pentingnya Investigasi Dokumen oleh KPK

Mahfud menilai penyelidikan dugaan korupsi di proyek Whoosh harus dimulai dari pemeriksaan dokumen kesepakatan dengan China. Ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari dan mengaudit dokumen kontrak tersebut.

"Dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat," tutur Mahfud.

Kontroversi Alih Mitra: Jepang vs China

Proyek kereta cepat sebenarnya adalah gagasan Jepang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jepang melalui JICA telah melakukan studi kelayakan dan menawarkan investasi sebesar 6,2 miliar dolar AS dengan skema Government-to-Government (G2G), bunga pinjaman sangat rendah 0,1% per tahun, dan tenor 40 tahun.

China datang dengan tawaran yang awalnya terlihat lebih murah, yaitu 5,5 miliar dolar AS, dengan skema Business-to-Business (B-to-B) dan klaim tanpa beban APBN. China juga menjanjikan transfer teknologi.

Pemerintah Indonesia akhirnya memilih proposal China, yang menuai kekecewaan dari Jepang.

Pembengkakan Biaya dan Beban Keuangan Whoosh

Dalam perjalanannya, proyek Whoosh justru mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS. Total investasi proyek membengkak dari rencana awal menjadi 7,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp116 triliun.

Sebanyak 75% dari biaya ini dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank. Beban utang ini memberikan tekanan keuangan yang berat, terutama pada PT KAI sebagai lead konsorsium BUMN Indonesia. Konsorsium BUMN pelaksana, PSBI, bahkan mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Pilihan beralih ke China, yang awalnya dianggap lebih ringan, justru berujung pada beban keuangan yang lebih besar dan memunculkan pertanyaan mendalam tentang transparansi dan jaminan yang diberikan dalam perjanjian.