Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tuai Polemik, Mensos Sudah Temui Pihak Penolak

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons kelompok masyarakat yang menolak pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Gus Ipul mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan para penolak.

"Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya waktu itu," ujar Mensos Gus Ipul di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Minggu (2/11/2025).

Menurut pernyataan Mensos, seluruh keberatan dan catatan dari kubu penolak telah didengarkan dan dicatat dengan baik. Seluruh masukan tersebut kemudian disampaikan kepada tim pengkaji gelar untuk ditelaah lebih lanjut.

"Kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut, dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari," jelas dia.

Meski mendapat penolakan, hasil rapat tim pengkaji menyimpulkan bahwa nama Soeharto dinilai telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan. Alhasil, nama mantan Presiden yang memimpin selama 32 tahun itu tetap masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan Kementerian Sosial untuk menerima Gelar Pahlawan Nasional.

"Karena sudah memenuhi syarat formal maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan untuk Gelar Pahlawan," tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa status Pahlawan Nasional terbuka bagi semua pihak yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

“Siapa pun yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia berhak mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Nasional, dan negara pantas menempatkan mereka sebagai tokoh berjasa,” kata Agus pada Kamis (30/10/2025).

Mengenai pengusulan kembali nama Soeharto, Agus Jabo menjelaskan bahwa usulan ini berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah kali pertama nama Soeharto diusulkan.

“Jadi, pada tahun 2010 sempat diusulkan pada masa pemerintahan Presiden SBY, kemudian pada tahun 2015, di masa Presiden Jokowi, kembali diusulkan. Kini pengusulan sebagai Pahlawan Nasional diajukan kembali,” pungkasnya.