Purbaya Ajak Produsen Rokok Ilegal Masuk KIHT, Dapat Tarif Cukai Khusus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal untuk beralih menjadi pemain legal dengan bergabung ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan penyerapan tembakau dari petani lokal.

Sebagai insentif, pemerintah akan menawarkan tarif cukai khusus bagi para produsen yang bersedia bergabung. "Kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), dengan tarif yang tertentu. (Ini) sedang kita buat dan kita galakkan," tegas Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Target Berlaku Desember 2025 dan Ancaman Tegas

Kebijakan tarif cukai khusus untuk KIHT ini ditargetkan mulai berlaku pada Desember 2025. Purbaya memberikan pesan tegas bagi produsen yang menolak bergabung. "Kalau masih gelap, kita sikat. Nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan (terlebih dahulu) masuk menjadi pemain yang legal," ujarnya.

Besaran Tarif Cukai Khusus Masih Dibahas

Meski menjadi daya tarik utama, besaran tarif cukai khusus untuk KIHT masih dalam tahap finalisasi. Kementerian Keuangan tengah melakukan pembahasan mendalam untuk memastikan kebijakan ini adil dan tidak mengganggu kestabilan pasar. "Kita akan atur supaya jangan mengganggu yang ada, dan fair juga buat mereka. Jadi kita akan hitung seperti apa (tarif khususnya). Jadi belum final semua," jelas Purbaya.

Komitmen Tidak Naikkan Harga Jual Rokok 2026

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Menkeu untuk tidak menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada tahun 2026. Menurut Purbaya, kenaikan harga justru berisiko memperlebar pasar rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Menjaga stabilitas harga dinilai penting untuk mempersempit kesenjangan antara produk rokok legal dan ilegal.