Michelin Indonesia PHK Ratusan Pekerja, Aspirasi Desak Pemerintah Turun Tangan

PT Michelin Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan di pabrik ban mereka. Keputusan ini mendapat sorotan tajam dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi).

Serikat Pekerja Prihatin atas PHK Michelin Indonesia

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana PHK massal oleh PT Michelin Indonesia. Mirah menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa melalui proses dialog sosial yang terbuka dan adil antara perusahaan dan pekerja.

Pekerja Bukan Sekadar Angka

Mirah menekankan bahwa perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengutamakan tanggung jawab sosial dan moralnya. "Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kesuksesan perusahaan," tegasnya dalam pernyataan resmi, Selasa (4/11/2025).

Desakan untuk Perundingan Tiga Pihak

Aspirasi mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera turun tangan dan memfasilitasi perundingan tiga pihak. Perundingan ini harus melibatkan manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah untuk mencari penyelesaian yang konstruktif dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya Menghormati Keberlanjutan Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Mirah Sumirat menekankan bahwa korporasi global seperti Michelin wajib menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia, menurutnya, bukan hanya lokasi produksi semata, melainkan rumah bagi jutaan pekerja yang merupakan bagian vital dari rantai pasok global.

"Menjaga keberlangsungan kerja sama dengan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan korporasi global tidak boleh merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja," pungkas Mirah.