Pemantauan Hilal di Bantul Jadi Penentu Awal Ramadan 2026

PARADAPOS.COM - Pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah akan difokuskan di Bukit Syekh Belabelu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa sore, 17 Februari 2026. Kegiatan rukyat yang melibatkan sejumlah lembaga resmi dan akademisi ini menjadi langkah krusial sebelum sidang isbat pemerintah. Hasil pengamatan sore itu akan menentukan apakah 1 Ramadan jatuh pada 18 atau 19 Februari 2026, di tengah potensi perbedaan dengan penetapan Muhammadiyah.

Lokasi dan Persiapan Teknis Rukyat

Bukit Syekh Belabelu di Kretek, Bantul, kembali dipilih sebagai lokasi utama observasi. Di Pusat Observasi Bintang setempat, telah terpasang dua unit teropong permanen yang terintegrasi dengan sistem komputer. Menurut rencana, akan ada sekitar sepuluh teropong yang digunakan di lokasi tersebut, berasal dari berbagai institusi yang berpartisipasi.

Ketua Badan Hisab Rukyat (BHR) DIY, Mutoha Arkanudin, menjelaskan kesiapan alat tersebut. "Pemantauan hilal akan menggunakan teropong di lokasi serta lembaga-lembaga yang biasanya memang memiliki," tuturnya pada Selasa (10/2/2026).

Kerja Sama Lembaga yang Luas

Rukyat hilal ini bukan hanya urusan satu organisasi, melainkan sebuah kerja sama yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan ini akan diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Kemenag kabupaten/kota, BHR DIY, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY.

Dari kalangan ormas dan akademisi, hadir pula perwakilan dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Muhammadiyah, serta sejumlah universitas seperti Universitas Islam Indonesia (UII), UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Partisipasi komunitas sekolah dan masyarakat umum juga turut menyemarakkan kegiatan ilmiah keagamaan ini.

Mutoha merinci kontribusi beberapa pihak. "Total ada sekitar 10 teropong. Biasanya yang membawa BMKG, UAD (Universitas Ahmad Dahlan), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), dan komunitas-komunitas sekolah dan kampus," jelasnya.

Prosedur dan Tantangan Hisab-Rukyat

Pemantauan akan dilaksanakan pada 29 Syakban 1447 H, yang bertepatan dengan 17 Februari 2026. Prinsipnya, jika hilal (bulan sabit muda) berhasil terlihat, maka keesokan harinya langsung ditetapkan sebagai 1 Ramadan. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari.

Namun, berdasarkan perhitungan astronomis (hisab), posisi bulan pada tanggal tersebut diprediksi berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, sehingga kemungkinan besar tidak akan terlihat. Mutoha mengonfirmasi tantangan teknis ini.

"Walaupun dalam perhitungan, pada 17 Februari di wilayah Indonesia posisi hilal belum di atas ufuk. Ini terjadi karena ketika matahari terbenam, bulan terbenam lebih dulu dengan demikian akan gagal seluruhannya," ungkapnya.

Jalan Menuju Sidang Isbat dan Potensi Perbedaan

Seluruh hasil pengamatan lapangan dari Yogyakarta dan seluruh Indonesia akan dikompilasi dan dilaporkan ke Kementerian Agama pusat. Data inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam sidang isbat yang digelar pada malam hari yang sama.

Mutoha menyebut, dengan pertimbangan hisab dan rukyat tersebut, awal Ramadan versi pemerintah sangat berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026. Hal ini akan menciptakan perbedaan dengan Muhammadiyah yang lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab wujudul hilal yang dianutnya.

Ajakan untuk Menyikapi Perbedaan dengan Bijak

Menyadari potensi perbedaan penentuan hari raya ini, Mutoha Arkanuddin mengimbau seluruh umat Islam untuk menyikapinya dengan arif dan menjaga ukhuwah. Ia menekankan bahwa masing-masing pihak memiliki dasar metodologi yang kuat.

"Antisipasi perbedaan-perbedaan ini yakni dengan pendapat masing-masing punya dasar yang kuat. Masyarakat muslim Indonesia nggak usah saling menyalahkan. Dalam Islam sama-sama dapat pahalanya jadi tidak perlu dipermasalahkan, biar adem," ujarnya menutup pernyataan.