Ketua Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Pemda-BUMD di Kalsel

PARADAPOS.COM - Tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia didorong untuk menjadi lebih kuat, akuntabel, dan responsif. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, usai melakukan kunjungan kerja reses di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat lalu. Pertemuan yang melibatkan kepala daerah se-Kalsel serta pimpinan Bank Kalimantan Selatan ini menekankan pentingnya efektivitas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sinergi Pemerintah Daerah dan BUMD Dinilai Positif

Dalam kunjungannya, Rifqinizamy mengamati langsung dinamika di lapangan. Dia memberikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terjalin antara jajaran pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Kolaborasi ini, menurut penilaiannya, berjalan dengan cukup baik.

“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Pola kerja sama yang terbangun ini diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dimaksimalkan. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peran Strategis BUMD untuk Kemakmuran Bersama

Lebih jauh, anggota dewan tersebut menyoroti peran strategis BUMD. Keberadaan perusahaan daerah dinilai bukan sekadar pengejar keuntungan komersial, melainkan harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Rifqinizamy menekankan bahwa BUMD dituntut untuk mampu memberikan terobosan dan program usaha inovatif yang dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

“BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD diyakini dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. Harapannya, tercipta sebuah simbiosis mutualisme di mana kemajuan BUMD berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas perekonomian regional.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja ini mencerminkan fungsi pengawasan dan fasilitasi DPR RI. Upaya ini bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang solid dan sinergi yang produktif antara eksekutif daerah dengan BUMD, sebagai fondasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.