Telur Berkotoran Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung Dikeluhkan Wali Murid

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah dasar di Tulungagung, Jawa Timur, menuai keluhan setelah seorang siswa menerima telur yang masih terdapat kotoran ayam. Keluhan ini disampaikan oleh wali siswa dan telah ditindaklanjuti oleh Ketua Satgas MBG setempat, yang berencana melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator wilayah Badan Gizi Nasional untuk ditindak lebih lanjut.

Keluhan Warga Terkait Kebersihan Telur

Insiden ini pertama kali diungkapkan oleh seorang warga bernama Herlambang, yang keponakannya menerima paket makanan MBG. Menu harian itu terdiri dari telur, roti, susu, dan salad buah. Namun, perhatian langsung tertuju pada kondisi telur yang diberikan.

Herlambang menyayangkan telur yang masih terlihat kotor tersebut diberikan kepada anak-anak tanpa dicuci terlebih dahulu. Kekhawatirannya bertambah karena cangkang telur juga dalam keadaan retak, yang berpotensi menjadi jalan masuk bakteri dan membahayakan kesehatan anak.

"Tapi telur yang diberikan masih ada kotoran ayamnya. Bagaimana ini, masak telur seperti ini diberikan kepada anak-anak, apa tidak cuci," ujar Herlambang.

Respon dan Tindak Lanjut Satgas MBG

Menanggapi keluhan yang beredar, Ketua Satgas MBG Tulungagung, Bagus Kuncoro, segera mengambil langkah. Pihaknya mengaku akan segera menyampaikan laporan resmi mengenai temuan ini kepada instansi yang berwenang mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

"Kita laporkan ke korwil BGN Tulungagung," jelas Bagus Kuncoro.

Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya perbaikan, mengingat program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak sekolah.

Kekhawatiran atas Implementasi Program

Di balik niat baik program tersebut, kejadian ini menyisakan pertanyaan tentang pengawasan kualitas dan kebersihan bahan pangan yang didistribusikan. Herlambang, dalam keluhannya, menekankan pentingnya perhatian lebih dari pihak penyelenggara.

"Tolong pihak penyelenggara lebih memperhatikan lagi terhadap menu yang disajikan. Kalau hal seperti ini dibiarkan maka program pemerintah pusat terkesan gagal. Di atas tujuannya baik, namun pelaksanaannya seperti ini," tuturnya.

Pernyataan tersebut menyoroti celah antara kebijakan dan eksekusi di lapangan. Kejadian ini diharapkan menjadi koreksi agar standar keamanan pangan benar-benar diprioritaskan dalam setiap tahap distribusi, sehingga manfaat program dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi penerimanya.