Indonesia Pilih Abstain dalam Resolusi PBB Soal Ukraina, Serukan Dialog Inklusif

PARADAPOS.COM - Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi Majelis Umar PBB terkait Ukraina pada Selasa, 24 Februari 2025. Keputusan ini mencerminkan posisi netral Jakarta yang mendorong dialog inklusif sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Sikap tersebut diambil di tengah peringatan empat tahun konflik, dengan desakan agar komunitas internasional mengutamakan negosiasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak.

Resolusi PBB dan Peta Suara Global

Sidang Darurat Majelis Umum PBB secara resmi mengadopsi resolusi bertajuk "Dukungan untuk Perdamaian Abadi di Ukraina". Dokumen itu menuntut gencatan senjata segera dan penarikan pasukan tanpa syarat, sekaligus menekankan aspek kemanusiaan seperti pembebasan tahanan politik dan pemulangan warga sipil, terutama anak-anak, yang terdampak deportasi paksa.

Dari peta suara yang terbentuk, 107 negara memberikan dukungan. Namun, sebanyak 51 negara memilih abstain, di antaranya kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, India, dan Brasil. Sementara itu, 12 negara lainnya menyatakan penolakan terhadap draf tersebut. Angka abstain yang signifikan ini menggarisbawahi adanya keraguan luas di panggung diplomasi global.

Landasan Diplomatik Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memihak berakar pada evaluasi terhadap proses penyusunan resolusi. Jakarta menilai draf yang dihasilkan kurang mencerminkan konsultasi yang memadai dengan seluruh anggota PBB.

Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa inklusivitas adalah prinsip kunci yang harus dijunjung tinggi, terutama dalam kerangka reformasi PBB yang sedang berjalan. Besarnya jumlah negara yang abstain, menurutnya, adalah pesan yang tidak bisa diabaikan.

"Indonesia konsisten mengawal agar proses di PBB mengedepankan dialog inklusif. Banyaknya negara yang abstain menunjukkan adanya aspirasi global akan pentingnya negosiasi yang tidak menutup pintu diskusi," jelas Nabyl dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 27 Februari 2026.

Pentingnya Ruang Dialog yang Konstruktif

Pandangan serupa disampaikan oleh Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang. Ia menyatakan bahwa posisi Indonesia merefleksikan keprihatinan mendalam atas mandeknya upaya diplomasi yang konstruktif. Yvonne menyayangkan ketiadaan ruang bagi negara anggota untuk memberikan masukan substantif terhadap konsep yang diajukan.

"Inklusivitas dalam negosiasi belum terlihat dalam proses adopsi ini. Padahal, ruang dialog sangat krusial bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan," tambahnya.

Dari sudut pandang pengamat hubungan internasional, sikap Indonesia dan sejumlah negara besar ini bukan sekadar abstensi biasa. Ini adalah pesan diplomatik yang tegas: resolusi yang bersifat simbolis dan sepihak dinilai tidak akan efektif tanpa komitmen nyata untuk membuka jalur perundingan yang seimbang dan menghormati kompleksitas konflik.