Pemerintah Targetkan Konstruksi Tol Sicincin-Bukittinggi Dimulai Oktober 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi di Sumatera Barat akan dimulai pada Oktober 2026. Target tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam kunjungan kerjanya ke Tanah Datar. Proyek strategis senilai Rp25,6 triliun ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, namun realisasinya masih bergantung pada penyelesaian kendala pembebasan lahan yang diakui cukup kompleks di daerah tersebut.

Target Mulai Konstruksi dan Dukungan Presiden

Dalam paparannya, Menteri Dody Hanggodo menegaskan komitmen untuk memulai pekerjaan fisik pada akhir 2026. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran besar untuk proyek ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden, mengingat dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat Sumatera Barat.

"Kita memang sudah akan membangun jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Kita mulai Inshaallah Oktober 2026. Mudah-mudahan terlaksana," ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri menambahkan, "Namun saya sangat berharap masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk benar-benar mendukung kementerian terkait urusan perlahanan."

Kendala Lahan Jadi Tantangan Utama

Di balik optimisme tersebut, pemerintah menyadari sejumlah tantangan yang harus diatasi. Hambatan terbesar diprediksi berasal dari proses pembebasan lahan, yang kerap menjadi titik kritis dalam proyek infrastruktur skala besar. Menteri Hanggodo secara terbuka mengakui kompleksitas permasalahan ini di Sumatera Barat.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian lahan dapat menghambat progres fisik secara signifikan. Sebagai pembelajaran, ia menyebut kasus pembangunan flyover Sitinjau Lauik yang perkembangannya masih stagnan akibat kendala serupa.

Dukungan Legislatif dan Langkah Konkret

Merespons pernyataan menteri, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade, menyatakan kesiapannya untuk mendorong percepatan. Sebagai Wakil Ketua Komisi VI, Andre telah menginisiasi langkah koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum dan pemerintah daerah.

Menurutnya, akses tol ini sangat vital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ranah Minang. Untuk itu, dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dinilai mutlak diperlukan.

"Rencananya nanti 6 April akan dibahas," jelasnya mengenai rencana pertemuan lintas lembaga untuk membahas percepatan pembebasan lahan.