Danantara Gulirkan Reset Tata Kelola untuk Perkuat Fundamental BUMN

PARADAPOS.COM - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan melakukan reset tata kelola (Governance Reset) untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah strategis ini dinilai para pengamat sebagai upaya korektif dan reposisi penting agar BUMN dapat berperan lebih efektif sebagai pencipta nilai ekonomi, mendorong industrialisasi, dan menarik investasi jangka panjang di tengah tantangan tata kelola yang telah berlangsung lama.

Membaca Ulang Peran dan Tata Kelola BUMN

Inisiatif Governance Reset yang digulirkan Danantara menarik perhatian kalangan ahli ekonomi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai langkah ini sebagai terobosan yang diperlukan untuk memperbaiki struktur pengelolaan BUMN agar lebih efisien dan produktif dalam jangka panjang.

Menurutnya, reset ini harus dipahami sebagai sebuah proses ganda: memperbaiki masalah lama sekaligus memposisikan ulang BUMN untuk masa depan.

"Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang," jelas Syafruddin, Kamis (5 Maret 2026).

Ia memaparkan bahwa selama beberapa dekade, sejumlah BUMN kerap menghadapi persoalan klasik. Mulai dari intervensi kebijakan yang tumpang-tindih, disiplin investasi yang belum optimal, hingga hubungan yang kurang tegas antara fungsi negara sebagai pemilik dan sebagai regulator. Kondisi semacam ini, jika dibiarkan, berpotensi menurunkan efisiensi perusahaan dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak terlihat. Reset tata kelola diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut melalui penguatan profesionalisme manajemen dan pemisahan mandat yang lebih jelas.

Tantangan Konsolidasi di Tengah Keragaman Sektor

Meski memiliki niat baik, Syafruddin mengingatkan bahwa jalan menuju konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu payung pengelolaan tidaklah mudah. Tantangan utamanya terletak pada keragaman sektor yang digarap oleh BUMN-BUMN tersebut, mulai dari energi, perbankan, infrastruktur, hingga transportasi. Masing-masing sektor memiliki karakteristik pasar, model bisnis, dan profil risiko yang sangat berbeda.

"Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan," ungkapnya.

Selain itu, tantangan signifikan juga muncul pada aspek integrasi. Menyatukan standar manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan, dan mekanisme evaluasi kinerja di seluruh BUMN memerlukan desain kelembagaan yang sangat matang. Tanpa itu, konsolidasi justru berisiko memicu ketidaksinkronan strategi atau konflik kepentingan antarperusahaan di dalam portofolio yang sama.

Menuju Reposisi Strategis dan Kepercayaan Investor

Di balik kompleksitasnya, Governance Reset ini pada hakikatnya merupakan sebuah reposisi strategis. Reposisi ini bertujuan mengubah paradigma BUMN dari instrumen kebijakan menjadi entitas bisnis yang tangguh dan berdaya saing.

"Dalam konteks global yang semakin kompetitif, reposisi ini penting agar BUMN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor," tutur Syafruddin.

Untuk mewujudkannya, Syafruddin menyarankan agar Danantara membangun sistem portofolio yang cermat. Sistem tersebut harus mampu memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional secara tegas, serta menetapkan indikator kinerja yang transparan dan terukur bagi setiap perusahaan.

"Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten," pungkasnya.

Dengan demikian, langkah Danantara ini tidak hanya sekadar penataan administratif, melainkan sebuah upaya fundamental untuk membangun pondasi yang lebih kokoh bagi BUMN Indonesia. Keberhasilannya akan diuji oleh kemampuan menavigasi keragaman sektor dan menerapkan tata kelola kelas dunia secara konsisten.