Indonesia Siap Fasilitasi Dialog AS-Israel-Iran, Perkuat Peran Diplomasi Bebas-Aktif

PARADAPOS.COM - Dalam situasi geopolitik global yang semakin terpolarisasi, Indonesia kembali mengedepankan peran diplomasinya sebagai penengah. Menanggapi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran awal tahun ini, pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog dan melakukan mediasi ke Teheran. Langkah ini bukanlah hal baru, melainkan perwujudan konsisten dari politik luar negeri bebas-aktif yang telah menjadi landasan sejak awal kemerdekaan, memungkinkan Indonesia terlibat dalam isu perdamaian dunia tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.

Modal Diplomasi yang Unik

Posisi Indonesia di peta dunia bukanlah posisi biasa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar sekaligus demokrasi besar ketiga, Indonesia memiliki modal kepercayaan yang langka. Modal ini memungkinkan negara ini berkomunikasi dengan dunia Islam tanpa memutus jalur dengan Barat. Rekam jejaknya dalam forum multilateral seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan OKI, serta konsistensinya menyuarakan kepentingan Global South, telah membangun kredibilitas yang diperlukan untuk peran mediasi.

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, melihat peluang ini secara realistis. Ia menilai semua pihak yang bertikai membutuhkan jalan keluar yang terhormat.

"Peluang Indonesia dalam memainkan peran mediator cukup realistis karena semua pihak yang bertikai membutuhkan jalan keluar yang terhormat atau 'exit strategy' yang tetap menjaga martabat masing-masing," jelas Rezasyah.

Ia menambahkan bahwa ketokohan Presiden Prabowo yang dikenal luas di dunia internasional turut memperbesar kesempatan Indonesia.

Tantangan di Lapangan dan Persiapan yang Diperlukan

Namun, jalan menuju meja perundingan dipenuhi duri. Sikap keras datang dari Washington, dengan Presiden AS kala itu, Donald Trump, menegaskan penolakannya untuk berunding kecuali dengan syarat penyerahan tanpa syarat. Sinyal balasan dari Tehran pun tak kalah tegas.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menolak tuntutan AS tersebut dan menegaskan bahwa Iran akan terus mempertahankan diri. Pemerintah Iran sendiri berargumen bahwa serangan AS adalah ilegal dan tanpa alasan, sehingga pembelaan diri yang mereka lakukan adalah hak sah.

Di tengah kondisi ini, pertanyaan kritis bagi Indonesia bukan lagi tentang kesediaan, tetapi tentang sejauh mana pengaruh yang dapat diberikan. Untuk itu, persiapan matang mutlak diperlukan. Rezasyah menekankan pentingnya kajian komprehensif untuk memahami akar krisis, yang akan menjadi materi dialog terpisah dengan masing-masing pihak. Netralitas harus dijaga ketat dengan berpedoman pada kerangka Piagam PBB, hukum internasional, dan Dasa Sila Bandung.

“Ketua delegasi RI hendaknya figur yang sangat memahami hukum internasional dan hukum humaniter, sehingga sulit dipermainkan oleh pihak mana pun yang bertikai,” tegasnya.

Langkah konkret pemerintah sejauh ini adalah menangguhkan sementara pembahasan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk memusatkan perhatian pada pemantauan dinamika konflik dan keselamatan WNI. Kemlu RI menegaskan bahwa setiap keputusan partisipasi akan selalu berdasarkan kepentingan nasional, prinsip bebas-aktif, dan perkembangan di lapangan.

Merajut Jaringan dan Membangun Reputasi

Diplomasi perdamaian bukan kerja solo. Indonesia perlu merajut kerja sama dengan kekuatan lain yang memiliki kepentingan serupa, seperti Rusia dan China, serta memanfaatkan perannya di OKI, GNB, dan Liga Arab untuk mendorong resolusi di forum PBB. Modal utamanya, seperti ditegaskan Rezasyah, adalah mandat konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945 untuk turut memelihara perdamaian dunia, serta pengalaman panjang dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pada akhirnya, senjata paling ampuh dalam mediasi adalah reputasi. Sejarah mencatat figur seperti Jusuf Kalla, yang reputasinya sebagai mediator ulung dibangun dari konsistensi dan integritas, bukan dari kehendak sepihak. Reputasi semacam ini tidak terbentuk instan, tetapi bisa hancur oleh satu keputusan yang dianggap berpihak.

Ujian terberat Indonesia saat ini adalah mempertahankan kepercayaan semua pihak di tengah tarikan kepentingan global yang kuat. Ini adalah pekerjaan tanpa akhir yang menuntut kewaspadaan tinggi dan keyakinan bahwa jalan tengah, meski kerap tidak populer, adalah pilihan paling bermartabat untuk melindungi kepentingan nasional. Jika berhasil melewati ujian ini, Indonesia berpotensi mengukir namanya sebagai arsitek perdamaian dalam salah satu konflik paling rumit di abad ini.