PARADAPOS.COM - Selat Malaka, jalur maritim yang membentang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menyimpan potensi ekonomi yang jauh lebih besar daripada Selat Hormuz di Timur Tengah. Gagasan untuk menerapkan tarif lintas di selat strategis ini kembali mencuat setelah Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkannya dalam sebuah simposium di Jakarta. Namun, realisasi ide tersebut terganjal status kepemilikan bersama tiga negara.
Perbandingan Nilai Strategis Dua Selat
Selat Malaka bukan sekadar jalur pengiriman minyak dan gas. Selat sepanjang 800 kilometer ini menjadi urat nadi bagi distribusi semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku industri, hingga barang jadi. Semua komoditas itu merupakan fondasi rantai pasok global modern.
Data menunjukkan, antara 25 hingga 40 persen total perdagangan maritim dunia melintasi perairan ini setiap tahunnya. Nilai barang yang diangkut mencapai 3,5 triliun dolar AS. Angka ini hampir tujuh kali lipat dari nilai perdagangan yang melewati Selat Hormuz.
Sebagai perbandingan, Selat Hormuz diketahui mengalirkan sekitar 20-25 persen perdagangan minyak global, atau setara dengan 20 juta barel per hari. Nilai perdagangan energi yang melintas di sana diperkirakan hanya mencapai hampir 600 miliar dolar AS per tahun. Selain minyak, Selat Hormuz memang krusial untuk ekspor gas alam cair (LNG) dan seperempat perdagangan pupuk dunia, namun volumenya tetap kalah jauh.
Gagasan Tarif dan Respons Singapura
Dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan perbandingan yang menarik perhatian publik.
“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya.
Meskipun potensinya besar, Purbaya juga mengakui bahwa penerapan tarif bukanlah perkara mudah. Kepemilikan bersama tiga negara menjadi hambatan utama. Ironisnya, selama ini keuntungan ekonomi dari Selat Malaka justru lebih banyak dinikmati Singapura. Pelabuhan di negara kota itu jauh lebih sering disinggahi kapal kargo dunia dibandingkan pelabuhan di Indonesia atau Malaysia.
Pernyataan Purbaya itu pun langsung memicu reaksi dari Negeri Singa. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dengan tegas menyatakan penolakannya.
“Hak akses transit dijamin untuk semua orang,” kata Dr. Balakrishnan dalam sebuah diskusi santai di acara CNBC Singapura pada Rabu pagi. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di lingkungan kami.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap terbuka untuk semua pihak. Singapura, menurut Balakrishnan, tidak akan mendukung langkah apa pun yang berpotensi membatasi akses transit internasional di perairan tersebut.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pendakwah Syekh Ahmad Al Misry Ditantang Mubahalah Usai Bantah Tuduhan Pelecehan Seksual
Demonstrasi ‘Kaltim Darurat 214’ Mengkritik Dominasi Politik Dinasti Keluarga Mas’ud di Bumi Etam
Jusuf Kulla Laporkan Balik Abu Janda dan Ade Armando Usai Ceramahnya Dipelintir
Ustaz Khalid Basalamah Usai Diperiksa KPK: Saya Saksi, Bukan Tersangka