PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka, sebuah usulan yang langsung mendapat kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Dalam sebuah diskusi di UIN Jakarta pada Kamis, 23 April 2026, Rocky menilai gagasan tersebut berisiko tinggi memicu ketegangan geopolitik karena Selat Malaka merupakan jalur vital perdagangan global. Purbaya sebelumnya menyampaikan ide ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 April 2026, dengan menyebut inspirasi dari langkah Iran di Selat Hormuz.
Kritik Rocky Gerung: Tanda Kepanikan Fiskal
Rocky Gerung tidak ragu menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, wacana ini justru mencerminkan tekanan yang sedang dialami pemerintah.
“Tanda apa itu? Tanda kepanikan,” kata Rocky dalam forum 'Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik' di UIN Jakarta.
Ia kemudian menguraikan potensi dampak internasional yang bisa timbul. Selat Malaka, yang menjadi jalur utama perdagangan bagi banyak negara, bukanlah wilayah yang bisa diperlakukan sembarangan.
“Coba bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Indonesia akan ditekan. Dianggap menghalangi jalur ekonomi mereka,” ujarnya.
Kontradiksi dalam Narasi Ekonomi
Lebih lanjut, Rocky menyoroti adanya kejanggalan dalam kebijakan yang diusulkan. Di satu sisi, pemerintah kerap menyampaikan kondisi ekonomi yang baik. Namun di sisi lain, muncul wacana yang menurutnya agresif.
“Ini satu-satunya yang bilang ekonomi baik. Tapi kenapa ingin ‘mencekik’ Selat Malaka?” tegasnya.
Baginya, langkah ini merupakan kontradiksi yang sulit diterima nalar. Ia menduga wacana tersebut lahir dari kebutuhan mendesak akan anggaran negara, terutama di tengah beban utang yang besar.
Ancaman terhadap Kepentingan Negara
Rocky tidak berhenti pada kritik. Ia bahkan menyebut tindakan Menteri Keuangan tersebut sebagai sesuatu yang serius dan membahayakan.
“Yang bisa di-impeach dalam pengertian Inggris, dia adalah Purbaya, Dia membahayakan negara,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas, mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan fiskal yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Latar Belakang Usulan Pajak Selat Malaka
Sebelum menuai polemik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan ini di hadapan wartawan. Ia melihat potensi pendapatan yang belum tergarap dari kapal-kapal yang melintasi perairan strategis tersebut.
“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya.
Namun, usulan yang terdengar sederhana ini langsung memicu perdebatan sengit, terutama dari kalangan pengamat yang melihat dimensi geopolitik di dalamnya. Selat Malaka bukan sekadar jalur air, melainkan urat nadi perdagangan dunia yang melibatkan kepentingan banyak negara besar.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Ustaz Khalid Basalamah Usai Diperiksa KPK: Saya Saksi, Bukan Tersangka
Empat WNA China Dideportasi dari Gorontalo karena Bawa Sampel Tanah dari Area Tambang di Buol
Polisi Buru Pengendara Motor Tabrak Lari Eks Waka Polda Metro Jaya hingga Tewas di Medan
BGN Klarifikasi Angka 19 Ribu Ekor Sapi per Hari Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Riil MBG