DPR Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Usai Viral Menu Lele Belum Matang di Pamekasan

- Rabu, 11 Maret 2026 | 04:25 WIB
DPR Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Usai Viral Menu Lele Belum Matang di Pamekasan

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Pamekasan menuai sorotan setelah foto menu yang berisi ikan lele belum matang tersebar di media sosial. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kejadian ini sebagai tamparan bagi penyelenggaraan program pangan pelajar dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait jaminan keamanan dan kualitas makanan selama bulan Ramadan.

Desakan Evaluasi Menyeluruh dari Legislator

Merespons viralnya foto tersebut, Yahya Zaini menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menekankan bahwa program yang bertujuan memberi nutrisi bagi pelajar justru berpotensi membahayakan jika pengawasan di lapangan longgar. Politisi dari Fraksi Golkar ini secara khusus meminta BGN untuk memastikan setiap paket makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

“Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Program MBG harus menjamin makanan yang layak, bergizi, dan aman. Karena itu saya minta BGN melakukan evaluasi total,” tuturnya, Rabu (11 Maret 2026).

Sanksi Tegas dan Pertanggungjawaban Lapangan

Lebih dari sekadar evaluasi, Yahya juga mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada pihak dapur produksi atau penyedia menu yang dianggap lalai. Menurut pandangannya, penyajian bahan makanan yang belum matang menunjukkan adanya celah sistemik dalam mekanisme pengawasan kualitas.

“Dapur terkait semestinya dihentikan sementara. Ini bukti bahwa pengawasan BGN belum berjalan maksimal selama program MBG berlangsung di bulan puasa,” tegasnya.

Perhatiannya juga tertuju pada peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan BGN di lapangan. Yahya mempertanyakan akuntabilitas pengawas program ini, mengingat hingga saat ini belum ada langkah tegas yang diambil terhadap pejabat SPPI terkait.

“Standarnya jelas: menu selama puasa harus berupa makanan matang dan kering, bukan bahan mentah. Kepala SPPI memiliki tanggung jawab langsung atas kualitas dan keamanan makanan. Saya belum mendengar adanya tindakan tegas terhadap mereka,” ungkapnya.

Momen Evaluasi untuk Perbaikan Ke Depan

Di akhir pernyataannya, Yahya Zaini berharap kejadian di Pamekasan ini dapat menjadi titik balik untuk perbaikan sistem. Ia menekankan bahwa program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, apalagi menyangkut kesehatan pelajar, harus dikawal dengan ketat. Tujuannya agar kepercayaan publik tidak terus terkikis dan insiden serupa tidak terulang di daerah lain.

Editor: Clara Salsabila

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar