PARADAPOS.COM - Sebuah potongan video ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang viral dan memicu tuduhan penistaan agama, ternyata merupakan hasil manipulasi konteks. Temuan dari peneliti Drone Emprit mengungkap bahwa cuplikan berdurasi pendek itu sengaja dipotong dari rekaman asli yang panjangnya 43 menit, sehingga menghilangkan konteks historis dan akademis dari pernyataan JK. Akibatnya, sentimen negatif meluas di media sosial dengan lebih dari 34.600 mention dan 1.600 percakapan bernada marah, memicu kekhawatiran akan potensi konflik SARA.
Manipulasi Konteks Ceramah JK
Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, mengungkapkan bahwa viralnya potongan video JK merupakan upaya dekontekstualisasi yang sistematis. Video asli yang membahas "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar" di UGM dipotong menjadi bagian-bagian kecil sehingga kehilangan makna utuhnya. "Apa yang terjadi adalah video aslinya 43 menit yang membahas tentang 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar', lalu dipotong pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya, baik historis maupun akademiknya," kata Nova dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya, pernyataan JK tentang 'mati syahid' yang menjadi sorotan sebenarnya merupakan refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon. Bukan ajaran atau dukungan terhadap doktrin kekerasan berbasis agama. "Kata 'Mati Syahid' adalah dalam konteks refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon, tetapi diputarbalikkan seolah JK mengajarkan dan mendukung doktrin kekerasan," ungkapnya.
Penyebaran Masif di Media Sosial
Nova memandang penyebaran potongan pendek video JK ini terjadi secara terstruktur dan masif. Data Drone Emprit mencatat lebih dari 34.600 mention dengan 17 persen sentimen bernada negatif, dan lebih dari 1.600 percakapan bernada marah di semua platform. "Bahkan di Twitter/X ada konten yang engagement-nya mencapai 2,5 juta," tegasnya.
Ia juga mengamati sejumlah akun yang secara sistematis memotong dan menyebarkan konten provokatif tersebut. "Dilihat dari penyebarannya ini baru ramai sebulan setelah ceramah di UGM," tutur dia. Hal ini menunjukkan adanya jeda waktu yang sengaja dimanfaatkan untuk mengamplifikasi konten.
Potensi Konflik SARA dan Upaya Eskalasi
Nova menyebut potensi konflik SARA dari manipulasi konten media sosial ini relatif tinggi. Terlebih setelah amplifikasi terstruktur, ada upaya eskalasi yang dilakukan dengan pelaporan JK di berbagai daerah ke polisi. "Terlepas benar atau tidaknya, ini berarti ada upaya mobilisasi berbasis sentimen agama, meski saya berharap ini tidak membesar. Ada dikotomi yang terjadi di publik, antara membela JK atau membela umat Kristen. Ini yang sangat berbahaya," jelasnya.
Untuk mencegah kasus serupa berujung pada konflik SARA, Nova menyarankan beberapa langkah. Pertama, literasi digital dengan kampanye "setop dulu" atau "tonton dulu secara utuh, jangan yang potongan". Kedua, penguatan fact checker. Ketiga, edukasi masyarakat tentang teknik manipulasi di media sosial, seperti dekontekstualisasi, selective editing, dan penggunaan AI untuk memanipulasi opini. "Sehingga, pemuka agama harusnya memberikan klarifikasi, dan membangun narasi bersama tentang sejarah dengan benar agar kita bisa melihat secara utuh di lapangan," pungkas Nova.
Artikel Terkait
Aktivis dan Ormas Desak Pengadilan Terbuka untuk Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Menteri Keuangan Purbaya Kritik Budaya Kerja Bobrok, Sehari Sebelumnya Copot Dua Dirjen
Mahfud MD Bela Saiful Mujani: Laporan Makar Dinilai Berlebihan dan Tak Berdasar
Gerindra dan NasDem Bantah Tegas Wacana Penggabungan Partai