Pengamat Nilai Bahlil Jadi Beban Prabowo, Desak Reshuffle Menteri ESDM

PARADAPOS.COM - Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka di lingkaran pemerintahan. Kali ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sorotan. Seorang pengamat komunikasi politik menilai posisi menteri asal Gorontalo itu sudah layak dievaluasi secara serius karena dinilai menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Kritik ini muncul di tengah tekanan publik terhadap kinerja sektor energi nasional yang dinilai belum optimal.

Panggung Evaluasi Kinerja Menteri ESDM

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, memberikan pandangannya secara terbuka. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle terhadap Bahlil adalah sesuatu yang sangat logis. Ia bahkan menegaskan bahwa jika tidak dilakukan, Bahlil akan terus menjadi beban bagi presiden.

"Sangat logis bila Prabowo mereshuffle-nya. Bila tidak, Bahlil akan terus menjadi beban bagi Presiden Prabowo," ujar Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 25 April 2026.

Catatan Kritis di Sektor Energi

Jamiluddin membeberkan sejumlah faktor yang membuat Bahlil dinilai layak dicopot dari jabatannya. Salah satu yang paling menonjol adalah kegagalan dalam memitigasi risiko dan mencari solusi atas kebutuhan energi dalam negeri, khususnya minyak. Ia mencontohkan insiden tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz yang berdampak langsung pada pasokan energi nasional.

Dalam situasi genting itu, pemerintah terpaksa mencari alternatif sumber energi dari negara lain. Langkah strategis yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM ini, justru diambil alih langsung oleh Presiden Prabowo melalui kunjungan ke sejumlah negara, seperti Jepang dan Rusia. Situasi ini, menurut Jamiluddin, menunjukkan adanya celah dalam kinerja kementerian.

"Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tegasnya.

Keterbatasan Jaringan Internasional

Selain persoalan mitigasi krisis, Jamiluddin juga menyoroti aspek diplomasi. Menurutnya, Bahlil memiliki keterbatasan dalam jejaring internasional. Padahal, posisi Menteri ESDM menuntut kemampuan diplomasi energi yang kuat serta hubungan yang luas dengan para menteri energi dari berbagai negara.

"Hal itu mengindikasikan Bahlil tidak memiliki jaringan internasional yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas strategisnya harus diambil alih Presiden," pungkas Jamiluddin.

Dengan berbagai catatan kritis tersebut, wacana reshuffle terhadap Menteri ESDM dinilai semakin relevan. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya serius untuk meningkatkan kinerja kabinet dan memastikan sektor energi nasional berjalan sesuai harapan publik.