Anggota DPR Ingatkan WFH Jumat Berisiko Picu Libur Panjang dan Gagalkan Penghematan BBM

PARADAPOS.COM - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan yang tengah digodok ini memunculkan perdebatan mengenai hari pelaksanaannya, dengan sejumlah anggota DPR mengingatkan agar hari WFH tidak berdekatan dengan akhir pekan untuk mencegah penyalahgunaan menjadi libur panjang yang justru berpotensi meningkatkan mobilitas dan konsumsi BBM.

Kekhawatiran Munculnya 'Long Weekend'

Rencana pemerintah mendapatkan respons dari anggota legislatif yang mendukung, namun dengan catatan. Salah satu kekhawatiran utama yang mengemuka adalah pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH. Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menyoroti bahwa hal ini justru berisiko mendorong masyarakat untuk memulai perjalanan lebih awal, mengubah satu hari kerja di rumah menjadi awal dari liburan panjang.

"WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'Long Weekend' karena berdekatan dengan akhir pekan," tutur Khozin pada Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus benar-benar tepat sasaran agar tujuannya tidak melenceng. Kekhawatirannya, alih-alih menghemat, mobilitas yang tetap tinggi justru akan membuat program penghematan BBM menjadi tidak efektif.

"Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," tegasnya.

Peringatan Serupa dari Fraksi Golkar

Peringatan serupa disampaikan oleh koleganya di Komisi II, Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar. Ia sepakat bahwa penempatan hari WFH memerlukan pertimbangan matang agar tidak disalahartikan oleh publik sebagai kesempatan untuk berwisata.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," jelas Ahmad Irawan kepada wartawan.

Menurut legislator ini, penyimpangan persepsi tersebut dapat menggagalkan tujuan utama kebijakan. Niat baik untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa saja buyar jika masyarakat justru ramai-ramai menggunakan kendaraan untuk rekreasi di hari yang seharusnya digunakan untuk bekerja dari rumah.

"Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," ungkapnya.

Usulan Alternatif: Rabu Sebagai Hari WFH

Menyikapi kekhawatiran tersebut, Ahmad Irawan memberikan usulan alternatif. Ia berpendapat bahwa hari Rabu dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat secara logistik untuk mencegah penyalahgunaan.

"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya," ujarnya.

Pertimbangannya didasarkan pada pola libur masyarakat. Menurut Irawan, jika WFH jatuh pada hari Senin, ada kecenderungan pegawai memperpanjang libur akhir pekan. Sementara jika ditetapkan pada hari Kamis, hal itu berpotensi memicu pegawai mengambil cuti di hari Jumat, sehingga menciptakan rentang libur yang lebih panjang.

"Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," paparnya merinci.

Dengan demikian, penetapan hari pelaksanaan WFH tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu kajian mendalam dan antisipasi terhadap dampak psikologis serta pola mobilitas masyarakat agar kebijakan yang bertujuan mulia ini benar-benar mencapai sasarannya tanpa menimbulkan efek samping yang kontra-produktif.