Studi UI Proyeksikan Dampak Asimetris Krisis Selat Hormuz 2026 pada BUMN

PARADAPOS.COM - Sebuah studi akademis memproyeksikan bahwa krisis geopolitik di Selat Hormuz pada 2026 akan menjadi ujian ketahanan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) mengungkap bahwa dampaknya tidak akan merata. Sementara beberapa BUMN menghadapi tekanan berat, lainnya justru berpeluang mencatatkan keuntungan dari gejolak harga komoditas global.

Dampak Asimetris: Penerima Manfaat dan yang Tertekan

Inti temuan studi ini adalah sifat asimetris dari dampak krisis tersebut. Artinya, gelombang kejut geopolitik tidak menyentuh semua perusahaan dengan cara dan intensitas yang sama. Perbedaan struktur bisnis, ketergantungan pada impor, dan eksposur terhadap nilai tukar mata uang menjadi penentu utama.

Managing Partner BRG LM FEB UI, Toto Pranoto, menjelaskan temuan kunci ini. "Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, artinya tidak semua BUMN terdampak dengan cara yang sama," tuturnya.

Kelompok yang paling rentan adalah BUMN dengan ketergantungan tinggi pada impor energi, bahan baku luar negeri, dan fluktuasi nilai tukar. Pertamina, misalnya, diperkirakan akan menanggung beban impor minyak mentah yang membengkak. Sementara itu, PLN menghadapi tekanan ganda dari kontrak pembelian listrik berdenominasi dolar AS dan selisih antara biaya produksi dengan tarif listrik yang berlaku.

Tidak hanya sektor energi, sektor transportasi seperti Garuda Indonesia juga diproyeksikan terbebani oleh kenaikan harga avtur yang signifikan. Tekanan serupa, meski melalui saluran berbeda, juga menyentuh BUMN di sektor konstruksi dan agroindustri.

Toto Pranoto merinci lebih lanjut, "ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lain juga merasakan tekanan melalui kanal yang berbeda-beda, mulai dari kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi hingga gangguan rantai pasok pupuk."

Peluang di Tengah Turbulensi

Namun, di balik tantangan, studi juga mengidentifikasi adanya peluang. BUMN yang bergerak di sektor komoditas ekspor justru berpotensi diuntungkan oleh situasi yang sama. Lonjakan harga energi global dapat menjadi angin segar bagi produsen batu bara seperti Bukit Asam.

Di sektor kelapa sawit, harga minyak nabati (CPO) yang meningkat membuat biodiesel berbasis sawit menjadi lebih kompetitif secara ekonomi, membuka peluang keuntungan tak terduga atau windfall. Demikian pula, perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia dan holding MIND ID dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga mineral seperti tembaga dan emas di pasar internasional.

Potensi Natural Hedge dan Tantangan Koordinasi

Pola asimetris ini sebenarnya menunjukkan adanya potensi natural hedge atau lindung nilai alami dalam portofolio BUMN yang dikelola negara. Secara teori, keuntungan dari satu kelompok perusahaan dapat membantu menyeimbangkan kerugian yang dialami kelompok lain.

Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Studi mencatat bahwa mekanisme koordinasi dan alokasi sumber daya yang efektif di tingkat holding masih terbatas.

"Potensi natural hedge ini ada, tetapi belum sepenuhnya terkelola karena mekanisme alokasi dan koordinasi lintas BUMN masih terbatas," jelas Toto Pranoto.

Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi terhadap APBN

Krisis di Selat Hormuz juga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi APBN 2026 yang berkisar di angka 70 dolar AS per barel—misalnya menjadi di atas 90 dolar AS—beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah bisa membengkak secara signifikan.

Sebagai langkah antisipasi, BRG merumuskan sepuluh rekomendasi mitigasi yang dibagi dalam tiga kerangka waktu. Untuk jangka pendek (0-6 bulan), rekomendasi berfokus pada diversifikasi pasokan minyak, peningkatan cadangan BBM darurat, dan pengembangan instrumen lindung nilai harga.

Dalam jangka menengah (6-36 bulan), langkah-langkah yang disarankan mencakup pembangunan cadangan minyak strategis, reformasi mekanisme harga BBM, percepatan proyek kilang domestik, serta penguatan manajemen risiko valuta asing di sektor kelistrikan.

Secara lintas sektoral, studi mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh holding BUMN sebagai dana penyangga, serta pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN untuk mengukur ketahanannya.

Menutup paparannya, Toto Pranoto menekankan pentingnya koordinasi yang kuat. "Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global," pungkasnya.