DPRD Nagekeo Desak Kajian Ahli Geologi Atasi Retakan Tanah di Ladolima Timur

PARADAPOS.COM - Sebuah fenomena retakan tanah yang signifikan di lereng Desa Ladolima Timur, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendorong langkah respons cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Retakan dengan lebar mencapai 5 hingga 10 meter itu muncul di Kecamatan Keo Tengah, memicu kekhawatiran warga akan potensi bencana geologi lebih lanjut. Anggota DPRD Nagekeo, Kosmas Lawa Bagho, menegaskan bahwa penanganan situasi ini harus mengutamakan kajian ilmiah yang komprehensif untuk memastikan keselamatan masyarakat dan ketepatan kebijakan.

Peninjauan Langsung ke Lokasi Retakan

Untuk mendapatkan gambaran langsung di lapangan, rombongan DPRD Nagekeo yang melibatkan lintas komisi melakukan kunjungan kerja. Mereka memulai peninjauan dari Desa Kotakeo I, di mana sudah terlihat tanda-tanda penurunan tanah dan longsoran di sekitar kantor desa. Perjalanan kemudian berlanjut ke titik episentrum kejadian di Desa Ladolima Timur. Di sana, selain retakan lebar di lereng bukit, tim juga menemukan fakta baru: munculnya dua sumber mata air yang tidak biasa sejak periode kemarau 2025 dan pasca-peristiwa terbaru. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas dan perubahan dinamika bawah tanah yang serius.

Kondisi tersebut, yang terjadi secara relatif tiba-tiba, menuntut analisis mendalam. Perubahan struktur tanah bukanlah hal sepele dan berpotensi mengancam stabilitas lereng serta keselamatan jiwa. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan berbasis data mutlak diperlukan sebelum mengambil langkah-langkah teknis lebih lanjut.

Desakan untuk Kajian Ahli dan Pendekatan Kolaboratif

Dalam menanggapi temuan di lapangan, Kosmas Lawa Bagho menekankan pentingnya melibatkan pakar geologi. Menurutnya, hanya pendekatan ilmiah yang dapat memberikan kejelasan dan dasar yang kuat bagi penanganan.

“Fenomena alam seperti ini membutuhkan kepastian berbasis kajian ahli. Karena itu, penting untuk segera menghadirkan tenaga geologi agar masyarakat memperoleh kejelasan dan rasa aman,” tuturnya.

Dialog terbuka dengan warga yang terdampak, yang sebagian telah mengungsi secara mandiri, juga digelar. Dari interaksi ini, terungkap tidak hanya kebutuhan logistik dasar, tetapi juga tekanan psikologis yang dihadapi masyarakat akibat ketidakpastian ini. DPRD memberikan apresiasi atas respons cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun menilai penanganan perlu ditingkatkan dengan sinergi yang lebih kuat, melibatkan lembaga teknis seperti BMKG serta sektor-sektor pemerintah lainnya.

“Pendekatan kolaboratif antara DPRD, pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap terarah dan efektif,” jelas Kosmas.

Rencana Tindak Lanjut dan Perlindungan Sosial

Menyadari kompleksitas situasi, sejumlah langkah lanjutan mulai disiapkan. Prioritas utama adalah menghadirkan tim ahli geologi untuk melakukan kajian komprehensif guna memetakan risiko secara akurat. Secara paralel, distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak terus dipantau agar berjalan lancar.

Aspek psikologis dan sosial juga mendapat perhatian khusus. Rasa cemas yang melanda warga dinilai perlu diatasi melalui pendampingan yang melibatkan tenaga profesional maupun tokoh masyarakat setempat, membangun ketahanan komunitas di tengah ketidakpastian. Edukasi mengenai kebencanaan dan langkah-langkah mitigasi sederhana juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat ke depannya.

Seluruh temuan dan rekomendasi dari peninjauan lapangan ini rencananya akan dibawa ke forum formal DPRD. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur, dengan dukungan anggaran yang memadai.

“Yang terpenting adalah masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dan bersama-sama menjaga keselamatan. Sementara itu, kita dorong agar langkah-langkah teknis segera dilakukan secara tepat,” pungkas Kosmas Lawa Bagho menutup pernyataannya.