Belanja Pemerintah Melonjak 21,81 Persen di Kuartal I-2026, Ekonom: Langkah Strategis Jaga Momentum Ekonomi

- Jumat, 15 Mei 2026 | 03:50 WIB
Belanja Pemerintah Melonjak 21,81 Persen di Kuartal I-2026, Ekonom: Langkah Strategis Jaga Momentum Ekonomi
PARADAPOS.COM - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai lonjakan belanja pemerintah pada kuartal I-2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada periode tersebut, dengan belanja pemerintah melonjak 21,81 persen—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lonjakan ini didorong oleh momen Lebaran, pencairan tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, serta program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Fiskal sebagai Penyangga di Tengah Tekanan Global

Menurut Yusuf, keputusan untuk mempercepat belanja negara di awal tahun bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah membaca situasi ekonomi global yang mulai merembet ke dalam negeri. "Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya. Di lapangan, efek dari keputusan ini mulai terasa di berbagai sektor. Konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman mencatatkan pergerakan yang lebih hidup dibandingkan periode sebelumnya.

Peran Pemerintah yang Semakin Besar

Yusuf menekankan bahwa langkah ini merupakan respons yang wajar dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ketika sektor swasta masih ragu-ragu untuk berekspansi, pemerintah terpaksa mengambil peran sebagai motor penggerak utama. "Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada risiko yang mengintai. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di awal tahun sudah tergolong berat. Pemerintah, lanjutnya, harus berhati-hati menjaga agar ruang fiskal tidak terlalu longgar.

Tantangan Pascakuartal I

Lebih jauh, Yusuf menyoroti bahwa efek stimulus dari THR dan momentum Lebaran bersifat sementara. Tantangan sesungguhnya, menurut dia, baru akan terlihat setelah kuartal I-2026 berakhir. "Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa mesin pertumbuhan berikutnya berasal dari sektor swasta—baik melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat yang benar-benar pulih. Tanpa itu, momentum yang sudah terbangun di awal tahun bisa kehilangan daya dorongnya.

Editor: Rico Ananda

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar