Pemerintah Targetkan Hunian Tetap dan Infrastruktur Vital Selesai 2026 Pascabencana Sumatra

PARADAPOS.COM - Pemerintah menetapkan target penyelesaian hunian tetap dan infrastruktur vital sebagai prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Rencana ini ditegaskan dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (6/4/2026), dengan fokus pada percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Fokus pada Hunian Permanen dan Infrastruktur Dasar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi langkah krusial untuk mengakhiri masa tinggal warga di hunian sementara. Selain itu, pemerintah akan mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan utama, yang berperan sebagai penopang mobilitas dan distribusi logistik di daerah bencana. Infrastruktur yang saat ini masih bersifat sementara akan segera dipermanenkan untuk mendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan.

“Ya diantaranya tadi masalah huntap, jalan-jalan yang penting-penting, jalan-jalan utama, pokoknya yang sangat-sangat penting mendasar disarankan di tahun 2026 ini kita selesaikan,” jelas Tito dalam konferensi pers usai rapat.

“Yang masih bisa dikerjakan sabar dikit di tahun 2027-2028 ya kita kerjakan, sambil kita komunikasikan dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Kerangka Waktu Tiga Tahun dan Penyusunan Rencana Induk

Secara keseluruhan, proses pemulihan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun, dengan target penyelesaian pada 2028. Untuk mengarahkan program yang berjangka menengah ini, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun sebuah Rencana Induk (renduk) yang memuat skema prioritas tahunan.

“Kita melihat dari masalah-masalah yang masih ada, yang perlu dipermanenkan, sungai dan lain-lain, itu memerlukan waktu lebih kurang 3 tahun. Jadi inilah program pemulihan untuk masa diperkirakan, kalau kita estimasi, 3 tahun,” ungkap Tito.

Rencana induk tersebut nantinya akan ditinjau ulang untuk memastikan proyek-proyek yang paling mendesak dapat dijalankan pada tahun pertama. “Sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun. Tapi nanti atas minta Pak Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami akan melakukan review atas renduk itu, mana yang prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2026,” ucapnya.

Dampak terhadap Pemulihan Sosial dan Ekonomi

Prioritas pada huntap dan infrastruktur ini bukan hanya soal pembangunan fisik. Langkah tersebut dipandang sebagai fondasi utama untuk memulihkan stabilitas sosial dan menggerakkan kembali roda perekonomian lokal. Dengan tersedianya rumah yang layak dan akses transportasi yang memadai, diharapkan kehidupan masyarakat di daerah terdampak dapat berangsur normal dan produktif.