Pemprov Kalsel Tegaskan Tidak Akan Terapkan WFH bagi ASN

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan ini diambil Gubernur Muhidin setelah mengevaluasi kondisi pelayanan publik dan anggaran yang dinilai telah berjalan dengan baik. Kebijakan ini bertujuan memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tanpa gangguan yang berarti.

Evaluasi Sistem Kerja yang Sudah Berjalan

Setelah menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya pada Senin, 6 April 2026, Gubernur Muhidin menyimpulkan bahwa pola kerja saat ini tidak memerlukan perubahan. Ia menilai tidak ada kendala signifikan yang mengharuskan penerapan WFH. Dari sisi anggaran, semua program pemerintah juga telah berjalan sesuai rencana. Perubahan pola kerja justru dikhawatirkan dapat mengganggu ritme dan disiplin kerja yang telah terbentuk.

Kekhawatiran atas Persepsi Publik

Di balik pertimbangan teknis, terdapat pula kekhawatiran mengenai persepsi masyarakat. Gubernur Muhidin menyoroti bahwa penerapan WFH di tengah situasi yang terkendali berpotensi disalahartikan. Ia ingin menghindari kesan bahwa kebijakan tersebut sama dengan memberikan waktu libur tambahan, yang bisa berdampak pada citra dan etos kerja birokrasi.

“Kita tidak ada WFH, karena kita di sini tidak ada kendala karena semua masalah terkendali. Kalau memang ada yang bermasalah berarti anggaran kita kurangi karena anggaran kan sudah berjalan. Kalau sudah berjalan kita WFH, saya khawatir dianggapnya nanti sama seperti libur,” jelasnya.

Fokus pada Pelayanan Publik yang Optimal

Inti dari keputusan ini adalah menjaga kontinuitas dan kualitas pelayanan publik. Gubernur menegaskan bahwa stabilitas sistem kerja saat ini adalah fondasi terbaik untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Harapannya jelas: agar setiap unit kerja dapat memberikan pelayanan prima tanpa terpengaruh oleh perubahan sistem yang dinilai belum diperlukan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian, di mana efisiensi anggaran dan kualitas kerja menjadi pertimbangan utama dibandingkan mengikuti tren tanpa dasar evaluasi yang mendalam.