BGN Tegaskan Pengawasan Berlapis untuk Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

PARADAPOS.COM - Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang dengan sistem pengawasan berlapis. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab publik mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga negara, kata Dadan, menjadi kunci untuk memastikan setiap tahap pengeluaran negara diawasi secara ketat.

Mekanisme Pengawasan dari Perencanaan hingga Pembayaran

Menurut penjelasan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, Dadan memaparkan bahwa fondasi program ini dibangun melalui kolaborasi yang solid. Tahap perencanaan awal sudah melibatkan forum tripartit antara BGN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pembahasan mendetail ini berlanjut hingga proses penganggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran mengingat status MBG sebagai program strategis pemerintah.

Dadan menekankan filosofi dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

"Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yakni tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan, you are never alone (tidak pernah berjalan sendiri). Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," jelasnya.

Peran Aparat Pengawasan dan Penilaian Hasil

Setelah tahap perencanaan, pengawasan terus berjalan. Pada fase pengadaan barang dan jasa, misalnya, seluruh prosedur harus melalui proses review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian dengan semua regulasi yang berlaku. Demikian pula dengan proses pembayaran, yang tidak bisa dilepaskan dari persetujuan akhir pihak Kemenkeu.

Dadan kembali menegaskan komitmen ini.

"Dalam pembahasan anggaran dan proses buka blokir karena program prioritas, juga dilakukan secara tripartit," ucapnya.

"Dalam proses pembayaran semuanya di-approve (setujui) oleh Kemenkeu," tambah Dadan.

Sementara itu, dari sisi evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran khusus. Lembaga ini lebih memfokuskan pengawasannya pada penilaian hasil atau output program, untuk mengukur efektivitas dan dampaknya, dibandingkan mencampuri rincian teknis pengadaan.

Komitmen Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan rangkaian mekanisme berlapis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini, BGN menyatakan keyakinannya bahwa pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Sistem ini diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program gizi nasional diawasi dengan ketat, transparan, dan akuntabel.