Iran Tegaskan Tak Tunduk pada Ancaman AS Meski Perundingan Berlanjut

- Minggu, 12 April 2026 | 23:50 WIB
Iran Tegaskan Tak Tunduk pada Ancaman AS Meski Perundingan Berlanjut

PARADAPOS.COM - Iran menegaskan sikapnya untuk tidak menyerah pada tekanan atau ancaman dari Amerika Serikat, meskipun perundingan antara kedua negara masih berlangsung. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh pimpinan parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, di tengah eskalasi ketegangan terbaru yang dipicu oleh ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Respons ini muncul pada Minggu (13/4/2026), sekaligus menegaskan komitmen Iran terhadap jalur diplomasi sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan.

Pernyataan Tegas di Tengah Meja Perundingan

Sebagai tokoh kunci dalam proses negosiasi, Mohammad Baqer Qalibaf menyoroti inisiatif-inisiatif positif yang telah ditunjukkan Teheran. Langkah-langkah itu, menurutnya, merupakan bukti itikad baik Iran dalam mencari penyelesaian damai melalui dialog. Namun, nada percakapan berubah drastis menyusul ancaman terbaru dari Washington. Qalibaf dengan lantang menolak segala bentuk intimidasi, menegaskan bahwa ancaman tidak akan melemahkan posisi negaranya sedikit pun.

Dalam pernyataannya yang dilaporkan media pemerintah Iran, Qalibaf menyampaikan pesan yang gamblang. "Jika kalian berperang, kami juga akan berperang. Namun jika kalian datang dengan logika, kami akan merespons dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun," tegasnya. Ia kemudian menambahkan, "Biarkan mereka kembali menguji tekad kami agar kami dapat memberi mereka pelajaran yang lebih besar."

Dengan kata lain, posisi Iran bersifat dualistik: terbuka untuk diplomasi yang rasional, namun juga siap memberikan respons yang tegas dan proporsional terhadap setiap langkah konfrontatif. Pernyataan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan kedua negara, di mana upaya diplomasi berjalan beriringan dengan retorika yang memanas.

Pemicu Ketegangan: Ancaman Blokade di Selat Hormuz

Latar belakang pernyataan keras Iran ini tidak terlepas dari keputusan AS yang dinilai provokatif. Ketegangan melonjak setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk memblokade aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Militer AS melalui US Central Command menyatakan blokade terhadap kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran akan mulai diberlakukan pada 13 April.

Langkah ini langsung mendapat reaksi keras dari Iran. Islamic Revolutionary Guard Corps memperingatkan bahwa kehadiran kapal militer asing di sekitar selat strategis itu dapat dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Trump juga disebut mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan untuk mengakhiri konflik tidak tercapai, sebuah ancaman yang semakin memperkeruh situasi.

Dampak Global dan Signifikansi Strategis Selat Hormuz

Gelombang ketegangan ini langsung terasa di pasar energi global, menciptakan gejolak yang signifikan. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam. Brent sempat naik lebih dari 7% menjadi sekitar US$102 per barel, sementara minyak mentah AS meroket sekitar 8% menjadi lebih dari US$104 per barel. Kenaikan ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas pasar terhadap dinamika geopolitik di kawasan tersebut.

Reaksi pasar sangatlah wajar mengingat betapa vitalnya Selat Hormuz bagi perekonomian dunia. Jalur air sempit ini merupakan arteri utama perdagangan energi, dengan sekitar seperlima dari pasokan minyak global—yang berasal dari eksportir besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran sendiri—melewatinya setiap hari. Setiap gangguan di selat ini berpotensi memicu krisis pasokan dan ketidakstabilan harga yang berlarut-larut.

Dengan demikian, pernyataan Iran bukan sekadar retorika politik domestik, melainkan pesan yang ditujukan kepada audiens internasional. Situasi ini menggarisbawahi dilema yang terus berulang: diplomasi membutuhkan ruang dan itikad baik, sementara ancaman militer dan ekonomi justru berisiko memicu spiral respons yang sulit dikendalikan, dengan konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas kedua negara.

Editor: Clara Salsabila

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar