APBD DKI Tembus 13,97% di Kuartal I 2026, Tertinggi dalam Lima Tahun

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi belanja daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode kuartal pertama. Berdasarkan data yang dirilis pada Jumat (17/4/2026), penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tiga bulan pertama tahun 2026 telah mencapai 13,97%, mengungguli capaian pada periode yang sama sejak 2022.

Percepatan Belanja dan Tantangan Pengelolaan Kas

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, mengonfirmasi capaian ini dalam forum Jakarta Budget Talks. Angka tersebut menunjukkan adanya akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun, sebuah pola yang kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Posisi belanja daerah DKI Jakarta mencapai 13,97% pada tiga bulan pertama 2026. Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yang bisa dicapai,” ujarnya.

Sebagai pembanding, realisasi belanja kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya memang lebih rendah: 9,96% (2022), 9,86% (2023), 10,31% (2024), dan 13,19% (2025). Namun, percepatan ini ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Michael mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama tercatat lebih rendah, yakni 13,39%, sehingga menciptakan tekanan pada arus kas.

“Akibatnya kami di sektor keuangan terpuntal-puntal. Realisasi pendapatan hanya 13,39%, belanjanya 13,97% jadi kami harus putar otak agar cash flow terjaga,” jelasnya.

Dorongan dari Pimpinan dan Harapan Pola Baru

Menurut Michael, percepatan ini tidak lepas dari instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memajukan proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai efektif mendorong penyerapan anggaran lebih cepat dari biasanya.

“Berkat arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk percepatan pengadaan barang/jasa di depan, itu sangat membantu kita,” tutur Michael.

Dia pun optimistis pola penyerapan anggaran tahun ini akan bergeser. Alih-alih membentuk pola "stik hoki" yang melonjak drastis di akhir tahun, Michael memproyeksikan kurva penyerapan yang lebih merata sepanjang tahun.

“Saya yakin tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini tidak lagi menjadi stik hoki, tetapi jadi kurva S pencapaian yang bisa kita lakukan. Ini perubahan yang menurut saya signifikan,” lanjutnya.

Rincian Pendapatan dan Realisasi Pajak

Sementara itu, dari sisi penerimaan, Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herwati, memaparkan rincian yang lebih spesifik. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi sebesar Rp8,74 triliun, atau sekitar 15,16% dari target Rp57,67 triliun.

Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar masih berasal dari pajak dan retribusi daerah yang mencapai 87,45%. Namun, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih relatif rendah, baru mencapai 7,40% dari target Rp11,16 triliun.

Di tengah capaian tersebut, terdapat catatan tentang penerimaan pajak daerah yang tercatat Rp7,41 triliun, mengalami penurunan sekitar 4,07% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Lusiana Herwati menyebutkan bahwa libur panjang selama dua minggu di bulan Maret turut mempengaruhi tren ini.

Ekonomi Ibu Kota Tetap Tumbuh Positif

Meski menghadapi tantangan dalam keselarasan antara realisasi belanja dan pendapatan, aktivitas ekonomi Jakarta secara keseluruhan menunjukkan ketahanan. Michael Rolandi menegaskan bahwa operasional pemerintahan dan perekonomian berjalan normal, meski efisiensi tetap harus dilakukan.

“Kalau dilihat dari data, DKI hidup, DKI bisa beroperasi secara normal meski dengan kondisi sekarang. Tentunya kita harus lakukan efisiensi,” ungkapnya.

Pernyataan itu didukung oleh sejumlah indikator makro. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat sebesar 5,21%, sementara indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level optimis 145,5. Mobilitas masyarakat juga tinggi, ditandai dengan jumlah penumpang transportasi publik yang mencapai 112 juta orang pada kuartal I dan kunjungan wisatawan nusantara yang meningkat. Sebagai motor perekonomian nasional dengan kontribusi 16,61% terhadap PDB, stabilitas Jakarta tetap menjadi faktor kunci, dengan inflasi yang terkendali di angka 3,37% pada Maret 2026.