Wagub Rano Karno Paparkan Capaian Jakarta: Ekonomi Tumbuh 5,21%, IPM Tertinggi Nasional

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Rano Karno, memaparkan capaian pembangunan Ibu Kota selama tahun anggaran 2025. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (20/4/2026). Secara garis besar, laporan itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melampaui angka nasional, diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Ekonomi

Dalam paparannya, Rano Karno menyoroti kemajuan signifikan pada aspek pembangunan manusia. IPM DKI Jakarta tercatat naik menjadi 85,05 pada 2025, dari 84,15 di tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Jakarta di posisi teratas secara nasional.

“IPM DKI Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, naik dari 84,15 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi kehidupan warga. Kinerja pembangunan manusia Jakarta juga menjadi yang tertinggi di Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Angka harapan hidup mencapai 76,27 tahun, sementara standar hidup layak meningkat 3,62 persen dibandingkan tahun lalu.”

Dari sisi ekonomi, momentum pemulihan juga terlihat kuat. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,21 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang 5,11 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menembus Rp3.926 triliun, dengan inflasi yang relatif terkendali di level 2,63 persen secara tahunan.

Kinerja Keuangan Daerah dan Penurunan Kemiskinan

Pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp80,02 triliun, atau 94,75 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp76,09 triliun, setara dengan 88,50 persen dari pagu anggaran.

“Penerimaan pembiayaan tercapai Rp7,33 triliun yang bersumber dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri,” ujar Rano Karno, merinci aspek pembiayaan. “Adapun pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp5,44 triliun, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD seperti PT Jakpro dan PT MRT Jakarta, serta pembayaran pokok pinjaman.”

Kebijakan fiskal yang hati-hati ini turut mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Pada September 2025, angka kemiskinan di Jakarta berhasil ditekan menjadi 4,03 persen. Konsistensi dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), disebut sebagai faktor pendorong utama keberhasilan ini.

Dukungan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Program KJP Plus sendiri telah menjangkau lebih dari 707 ribu penerima manfaat. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengoperasikan program sekolah swasta gratis di 40 institusi pendidikan. Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta hampir sempurna, mencapai 99,94 persen, didukung oleh penguatan layanan kesehatan di rumah melalui Pasukan Putih.

Pada bidang infrastruktur, kondisi jalan yang mantap di Ibu Kota telah mencapai 97,35 persen. Progres fisik pembangunan MRT Jakarta Fase 2A juga terus berlanjut, dengan realisasi mencapai 55,89 persen. Capaian di sektor riil ini sejalan dengan peningkatan realisasi investasi yang melonjak signifikan menjadi Rp270,9 triliun.

Penutup: Kolaborasi untuk Jakarta Global

Dalam penutupan paparannya, Wagub Rano Karno menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mendorong transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing.

“Terima kasih atas sinergi yang terjalin. Semoga kolaborasi ini dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan menyejahterakan warganya,” ungkapnya, menutup laporan pertanggungjawaban tersebut.