PARADAPOS.COM - Sikap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang kembali mengungkit perannya dalam suksesi Joko Widodo (Jokowi) ke kursi kepresidenan, memantik analisis dari berbagai kalangan. Pengamat politik menilai, kemarahan JK tidak semata-mata dipicu oleh serangan buzzer yang kerap disebut Termul (Ternak Mulyono), tetapi juga oleh sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kurang menghormati etika politik. Ungkapan ini disampaikan JK di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang pasca pemilu.
Analisis di Balik Ungkapan Kekecewaan JK
Efriza, pengamat dari Citra Institute, melihat ada hal prinsipil yang mendorong Jusuf Kalla untuk kembali menyuarakan kontribusinya dalam proses suksesi politik lalu. Menurutnya, yang tersinggung bukan sekadar bualan para buzzer terkait isu-isu seperti ijazah, melainkan akumulasi dari perasaan tidak dihargai dalam tata kelola politik saat ini.
Efriza menjelaskan, kemarahan JK merupakan reaksi terhadap dua hal: pelecehan yang terus-menerus dari kelompok Termul dan sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kombinasi kedua faktor ini, dalam pandangannya, menciptakan titik didih yang akhirnya meluap.
Pemicu Langsung dari Lingkaran Istana
Salah satu momen yang secara khusus disebutkan memicu kegeraman JK adalah terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran diketahui pernah menyampaikan permintaan maaf publik kepada JK karena usulannya dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sikap Jusuf Kalla menunjukkan kemarahan dirinya. Jika dicermati, JK marah sebagai akumulasi dari dirinya yang dilecehkan oleh Termul maupun juga dilakukan oleh Gibran sebagai Wakil Presiden," ujar Efriza dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Etika Politik dan Tata Krama Kekuasaan
Lebih jauh, Efriza menyoroti aspek budaya dan etika politik yang seharusnya dijaga. Dalam konteks Indonesia, respons terhadap seorang senior seperti JK seharusnya dikelola dengan lebih bijaksana dan tertutup, alih-alih langsung disampaikan ke publik.
Dia menambahkan bahwa meski disampaikan dengan nada hormat, pernyataan Gibran tersebut mengabaikan tata krama diskusi internal yang lazim dilakukan antar elite.
"Meski dengan rasa hormat atas saran dari JK, tetapi pernyataan Gibran tentu kurang bijaksana karena tidak dilakukan dengan misalnya berdiskusi bersama JK sebagai rasa hormat lainnya sebagai mantan wakil presiden dua periode," tuturnya.
Analisis ini menggarisbawahi bahwa di balik dinamika permukaan, terdapat persoalan mendasar tentang penghormatan, komunikasi politik, dan penempatan para senior dalam ekosistem kekuasaan yang terus berubah. Insiden ini menjadi cermin bagaimana relasi historis dan kontemporer saling beririsan, menciptakan ketegangan yang perlu dikelola dengan kehati-hatian.
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, Sebut Ada 7 Bahasa Prioritas
Jokowi Sebut Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Sudah Sesuai Aturan dan Minta Publik Tak Berspekulasi
Pemerintah Diminta Tak Abaikan Akar Kerusuhan Agustus 2025: Pengamat Sebut Stabilitas Bukan Hanya Soal Bayang-Bayang Jokowi
Wartawan Parlemen Kecam Benny Harman soal Ucapan Otak Kamu Ada Gak, Minta Maaf atau Dilaporkan ke MKD