Menteri Haji Minta Petugas Fokus pada Jemaah Mayoritas Lulusan SD dan Ibu Rumah Tangga

PARADAPOS.COM - Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, meminta petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) memberikan perhatian khusus pada dua kelompok jemaah yang mendominasi: lulusan Sekolah Dasar (SD) dan ibu rumah tangga. Imbauan ini disampaikan saat pelantikan PPIH di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jumat (17/4/2026), menyusul data komposisi jemaah yang menunjukkan mayoritas berpendidikan dasar dan lebih dari separuhnya berjenis kelamin perempuan.

Komposisi Jemaah dan Implikasinya pada Pelayanan

Menyoroti latar belakang pendidikan, Gus Irfan—sapaan akrabnya—mengungkapkan bahwa kelompok lulusan SD menduduki porsi terbesar. Fakta ini, ditambah dengan tingginya jumlah jemaah berprofesi sebagai ibu rumah tangga, menjadi pertimbangan utama dalam menyiapkan strategi pendampingan. Petugas diharapkan dapat memahami karakteristik ini untuk memberikan pelayanan yang tepat dan penuh empati.

“Kemarin, saya lihat datanya [jumlah calon jemaah haji] terbesar adalah mereka-mereka yang lulusan SD, yang terbesar kedua juga ibu rumah tangga. Sehingga tentu ini memerlukan perhatian khusus dari petugas, termasuk PPIH embarkasi,” ungkapnya.

Penambahan Kuota Petugas Perempuan

Merespons data tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan penyesuaian. Jika tahun sebelumnya penambahan kuota PPIH difokuskan pada pendamping lansia dan disabilitas, tahun ini pemerintah menambah jumlah petugas perempuan. Langkah ini diambil seiring dengan komposisi jemaah haji Indonesia yang 54% berjenis kelamin perempuan dan 46% laki-laki.

“Tahun ini kita menambah lagi. Kalau musim haji kemarin petugas untuk lansia dan disabilitas, tahun ini kita tambah PPIH untuk perempuan,” tegas Gus Irfan.

Pendampingan untuk Pengalaman Pertama Kali

Menteri yang karib disapa Gus Irfan ini juga mengingatkan bahwa bagi banyak jemaah, ini bisa jadi merupakan perjalanan internasional pertama mereka. Kekhawatiran dan ketidaktahuan hal-hal mendasar, seperti fungsi paspor, harus diantisipasi dengan pendekatan yang sabar dan informatif dari para petugas.

“Mereka tentu mungkin baru pertama kali memegang paspor. Mereka juga mungkin tidak tahu paspor itu apa, dan untuk apa juga tidak tahu. Tugas kita memberikan penjelasan kepada mereka. Tugas kita untuk menenangkan kekhawatiran mereka,” tegas dia.

Prioritas pada Kelompok Rentan dan Praktik Terbaik

Lebih jauh, Gus Irfan menekankan bahwa pendampingan terhadap jemaah disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar formalitas administrasi. Ia memberikan contoh arahan yang sering diberikan kepada jemaah, yang justru bisa merugikan kesehatan.

“Saya sempat mendengar beberapa PPIH yang memberi arahan kepada jemaah, nanti selama di pesawat jangan minum, nanti jadi pipis, bolak-balik. Ini kan sangat menyiksa buat kesehatan jemaah. Tetap minum seperlunya, tapi diberitahu, diberi arahan. Bagaimana cara ke kamar kecil di pesawat. Itu akan lebih baik daripada melarang mereka minum,” jelasnya.

Akurasi Data dan Koordinasi Ketat

Di akhir arahan, Menteri Irfan Yusuf menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi yang teliti di setiap tahap. Mulai dari dokumen pra-manifest, penempatan jemaah, hingga layanan di bandara, semua harus berjalan presisi untuk mencegah masalah kecil di tanah air berkembang menjadi kendala serius di Arab Saudi.

“Kami minta bahwa seluruh pelayanan yang diberikan dengan basis data yang akurat. Dokumen pra-manifest, penempatan jemaah, layanan kesehatan, living cost, gelang, bagasi, dan layanan bandara harus persisi. Jangan sampai persoalan kecil di embarkasi menjadi masalah besar di Tanah Suci,” pungkasnya.