BEI Soroti Perlindungan Investor: Limit SIPF Rp200 Juta Dinilai Tak Lagi Memadai

PARADAPOS.COM - Peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia mendorong urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan mereka. Jeffrey Hendrik, Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), menguraikan mekanisme perlindungan berlapis yang ada saat ini, sekaligus mengakui adanya celah yang memerlukan penguatan kelembagaan, terutama terkait batas kompensasi dan cakupan produk yang dilindungi.

Mekanisme Perlindungan Berlapis yang Ada Saat Ini

Dalam ekosistem pasar modal Indonesia, perlindungan investor dibangun melalui serangkaian mekanisme yang saling mendukung. Lapisan pertama adalah Rekening Dana Nasabah (RDN), yang memastikan dana investor terpisah secara hukum dari aset perusahaan sekuritas. Ini mencegah penggunaan dana klien untuk kepentingan operasional perusahaan.

Lapisan berikutnya adalah Sub Rekening Efek (SRE) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal. Mekanisme ini menjamin kepemilikan saham tercatat atas nama individu investor, bukan atas nama sekuritas tempat mereka membuka akun.

Transparansi juga ditingkatkan melalui layanan Akses KSEI, yang memungkinkan investor memantau portofolio dan saldo RDN secara real-time. Fitur ini dirancang untuk deteksi dini jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan.

Namun, Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa semua mekanisme ini bersifat pencegahan. "Namun demikian, mekanisme-mekanisme tersebut bersifat preventif dan berfokus pada transparansi serta penguatan tata kelola, bukan pada kompensasi pemulihan kerugian atau perlindungan penggantian atas aset yang hilang," ujarnya.

Safety Net Terakhir dan Pelajaran dari Masa Lalu

Lantas, siapa yang bertanggung jawab jika aset investor benar-benar hilang akibat kegagalan lembaga keuangan? Peran itu diemban oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF). Lembaga ini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir.

Jeffrey mengingatkan pentingnya peran SIPF dengan menyoroti kasus di masa lalu. Dia mencontohkan peristiwa yang menimpa Sarijaya Sekuritas dan Optima Kharya Capital Management sekitar 2008-2010, di mana aset investor hilang dan sulit dipulihkan. Pengalaman itu menunjukkan betapa krusialnya memiliki sistem kompensasi yang solid.

"Indonesia SIPF dalam hal ini berperan sebagai jaring pengaman terakhir dalam ekosistem perlindungan investor pasar modal Indonesia yang melakukan pembayaran klaim investor ketika terjadi kegagalan tersebut," jelasnya.

Tantangan dan Upaya Penguatan Kelembagaan

Meski telah berfungsi, efektivitas SIPF Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Saat ini, lembaga tersebut sedang mengajukan Consultation Paper kepada publik untuk mendapatkan dukungan penguatan melalui payung hukum yang lebih tinggi, setingkat Undang-Undang, mengingat regulasi saat ini masih berada di level peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setidaknya ada dua poin urgensi yang disoroti. Pertama, terkait batas maksimal perlindungan. Limit SIPF saat ini hanya Rp200 juta per investor dan Rp100 miliar per kejadian di satu bank kustodian. Angka ini dinilai tidak lagi memadai mengingat rata-rata kepemilikan aset investor ritel saat ini telah berkisar antara Rp600 juta hingga Rp1,4 miliar.

Kedua, cakupan produk yang dilindungi masih terbatas. Perlindungan SIPF baru mencakup efek yang tercatat di SRE dan dana di RDN. Sementara itu, berbagai instrumen modern seperti obligasi korporasi, reksa dana, securities crowdfunding, dan aset digital belum masuk dalam skema perlindungan ini, meninggalkan banyak investor dengan eksposur risiko yang belum ter-cover.

Upaya penguatan ini menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, mengingat dinamika pasar yang terus berkembang pesat memerlukan fondasi perlindungan yang lebih kokoh dan komprehensif bagi seluruh pelakunya.