Dinamika Politik Mantan Pejabat SBY-Jokowi di Tengah Transisi Kekuasaan

PARADAPOS.COM - Sejumlah nama mantan pejabat publik, termasuk Said Didu, Roy Suryo, dan Refly Harun, kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Artikel ini menganalisis posisi dan kemungkinan motif kelompok tersebut di tengah transisi kekuasaan, dengan menyoroti hubungan mereka dengan isu-isu seperti penanganan kasus hukum aktivis dan narasi seputar kepemimpinan nasional.

Profil dan Latar Belakang Kelompok

Kelompok yang kerap disebut melibatkan Said Didu, Roy Suryo, dan Refly Harun bukanlah bagian dari barisan ulama atau kelompok politik berbasis identitas keagamaan yang solid. Latar belakang mereka justru lebih banyak beririsan dengan dunia birokrasi dan politik praktis. Mereka adalah mantan pejabat publik yang pernah berkiprah di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut ke periode Joko Widodo (Jokowi).

Interaksi mereka dengan beberapa figur ulama, berdasarkan pengamatan sejumlah kalangan, lebih bersifat kunjungan terbatas yang didorong oleh kepentingan politik sesaat, bukan keterikatan ideologis yang mendalam.

Dinamika Politik dan Tuduhan Publik

Dalam gejolak politik terkini, muncul tudingan dari publik mengenai adanya "sakit hati" di antara mereka, khususnya menyangkut posisi Refly Harun sebagai eks Komisaris Pelindo. Spekulasi beredar bahwa hal ini berkaitan dengan figur Menteri BUMN Erick Thohir yang tetap bertahan dalam kabinet, baik di era Jokowi maupun diteruskan di pemerintahan Prabowo Subianto.

Analisis ini juga menyentuh kesibukan mereka mengkritik, yang oleh sebagian pihak diduga dipicu oleh keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus yang melibatkan dua aktivis, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis (DHL). Kedua tokoh tersebut dikenal dekat dengan barisan ulama.

Menyikapi hal itu, Said Cs tampak acuh terhadap substansi hukum yang menyatakan bahwa kedua aktivis tersebut memang tidak layak ditetapkan sebagai tersangka.

Peta Kekuatan dan Misi yang Diragukan

Transisi kekuasaan menciptakan dinamika tersendiri. Kelompok yang disebut sebagai "antek politikus pragmatis" ini dinilai sedang berupaya menjadi adventurer atau pengambil risiko di panggung politik. Namun, upaya mereka dianggap sulit menembus radar kekuasaan yang sekarang. Mereka terlihat berkolaborasi dengan elemen "jaket merah" yang merupakan sisa-sisa pendukung koalisi sebelumnya di sekitar Puan Maharani.

Secara historis, basis "merah" ini sejak era reformasi 1998 memang tidak sejalan dengan Prabowo Subianto. Basis ini juga kerap menghantam Jokowi, yang mereka anggap sebagai pengkhianat sekaligus dinilai tidak dekat dengan barisan ulama tertentu.

Melemahnya Pengaruh dan Masa Depan Koalisi Penguasa

Kini, para "avonturir" tersebut dianggap semakin melemah, terutama setelah ditinggalkan oleh figur seperti Eggi Sudjana dan DHL. Di sisi lain, posisi Jokowi dipandang masih kuat dengan basis dan pendukung nyata, membuatnya tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam peta politik. Logika politik pun mengarah pada penguatan posisinya bersama dengan penguasa yang sekarang didampingi oleh anaknya.

Gelombang kritik yang dimulai dari isu-isu seperti ijazah Presiden, yang sebelumnya diharapkan bisa membesar, diprediksi akan segera mereda. Bahkan, kasus yang dilaporkan oleh kelompok seperti TPUA (yang melibatkan Eggi dan DHL) diperkirakan justru akan segera dibawa ke meja hijau. Isu ini mengemuka setelah pernyataan viral dari mantan presiden yang menyatakan laporannya telah diajukan setahun yang lalu.

Dukungan dari Garda Terdepan dan Peran Ulama

Di garda terdepan pendukung pemerintahan, terdapat tokoh seperti Don Dasco yang berpengaruh di Senayan. Ia juga merupakan petinggi di organisasi advokat dengan anggota terbesar di Indonesia. Ribuan advokat di bawah pengaruhnya dikenal sebagai advokat pejuang dan "radikal", yang pada waktunya diperkirakan akan memberikan dukungan penuh kepada koalisi penguasa saat ini beserta "shadow leader"-nya.

Sementara itu, para ulama dari barisan "sorban putih" dan kelompok yang tetap istiqomah (setia pada prinsip) memilih berpegang pada etika amar makruf nahi munkar, bukan politik oposisi. Mereka tidak secara iseng mengkritik penguasa, tetapi mengawasi. Selama penguasa dianggap berada pada rel yang benar, mereka akan konsisten menolak politik pragmatis dan tidak terpengaruh gejolak politik, kecuali muncul faktor yang menyentuh keyakinan teologis historis dan praktis mereka.

Penutup dan kesimpulan dari analisis ini menegaskan, fenomena yang akan mendorong keterlibatan lebih aktif para ulama adalah ketika praktik korupsi transparan merajalela dengan pola gotong royong, dan penegakan hukum terlihat lemah.

"Ketika para maling transparansi dengan pola gotong royong merajalela dan aparat tidak efektif, maka disitulah ulama bakal hadir di jalan dan diberbagai mimbar!" tegasnya.