PARADAPOS.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang kredibel dan transparan di forum bisnis bersama International Emissions Trading Association (IETA) di New York, Senin, 11 Mei 2026. Dalam acara yang digelar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York tersebut, Indonesia menyatakan kesiapannya menjadi pemain kunci dalam ekonomi hijau global melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan sekitar 120 juta hektare hutan tropis yang dimiliki, negeri ini membuka peluang kemitraan internasional untuk investasi iklim dan pengembangan bisnis kehutanan.
Transformasi Regulasi dan Kepastian Hukum
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak transformasi besar bagi sektor ini. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk memproduksi hingga memperdagangkan kredit karbon dari berbagai kawasan konsesi, termasuk perhutanan sosial.
Langkah ini sekaligus mengintegrasikan pasar karbon nasional dengan standar global, seperti prinsip ICVCM dan mekanisme Article 6 Persetujuan Paris. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bermain di pasar domestik, tetapi juga siap bersaing di panggung internasional.
Strategi Multiusaha dan Daya Tarik Investasi
Selain fokus pada karbon, pemerintah juga mendorong skema multiusaha kehutanan. Skema ini mencakup hasil hutan bukan kayu, ekowisata, hingga energi biomassa. Strategi tersebut diyakini mampu meningkatkan daya tarik investasi karena memperkuat aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).
Di sisi lain, pelaku usaha melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan kesiapannya untuk berakselerasi dalam pasar karbon yang memiliki integritas tinggi.
"APHI dan seluruh anggotanya berkomitmen penuh mengembangkan inisiatif karbon yang memiliki integritas tinggi dan kredibel. Kami ingin memastikan bahwa kredit karbon yang dihasilkan dari hutan Indonesia diakui secara global dan memberikan manfaat nyata bagi ekologi serta ekonomi masyarakat," ujar Ketua Umum APHI, Soewarso.
Dari Mencari Bantuan ke Menawarkan Kolaborasi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menekankan bahwa posisi Indonesia kini telah bergeser secara signifikan. Menurutnya, Indonesia tidak lagi datang sebagai pihak yang mencari bantuan, melainkan sebagai mitra yang menawarkan kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.
“Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen pemerintah, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis yang sangat besar,” jelas Ristianto.
Forum bisnis ini turut menghadirkan sejumlah pakar dan pimpinan organisasi lingkungan global, seperti Bloomberg, Verra, hingga S&P Global. Kehadiran para ahli tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan pasar internasional terhadap implementasi nilai ekonomi karbon Indonesia. Pada akhirnya, semua ini diarahkan untuk mencapai target ambisius Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Gubernur Jabar Temukan Penjualan Miras Ilegal Saat Tertibkan PKL di Bandung
PT KAI Tutup Dua Perlintasan Liar di Tebet-Cawang Demi Cegah Kecelakaan
Biaya Tambah Daya Listrik dari 900 ke 1.300 VA Capai Rp400 Ribu, Begini Cara Ajukan via PLN Mobile
Xi Jinping ke Trump: AS dan Tiongkok Harus Jadi Mitra, Bukan Saingan