Trump Sebut Pertimbangkan Aneksasi Venezuela Jadi Negara Bagian ke-51, Picu Kemarahan di Sidang Mahkamah Internasional

PARADAPOS.COM - Sebuah sidang sengketa wilayah antara Venezuela dan Guyana di Mahkamah Internasional pada 11 Mei 2026 mendadak berubah menjadi panggung kontroversi politik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS. Pernyataan yang disampaikan melalui sambungan telepon dengan pembawa acara Fox News, John Roberts, ini sontak menuai reaksi keras dari Pemerintah Venezuela yang saat itu tengah diwakili oleh Presiden Penjabat Delcy Rodríguez di Den Haag. Trump bahkan menyebut potensi minyak Venezuela yang bernilai sekitar 40 triliun dolar AS sebagai alasan utama di balik pernyataan kontroversialnya.

Panggilan Telepon yang Mengubah Fokus Sidang

Suasana di ruang sidang Mahkamah Internasional seharusnya hening dan penuh konsentrasi. Namun, kabar dari unggahan John Roberts di platform sosial X pada hari yang sama membuat situasi berubah drastis. Roberts mengaku baru saja berbincang dengan Trump melalui telepon. Dalam percakapan itu, Trump dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sedang "mempertimbangkan secara serius" aneksasi Venezuela. Ia tidak menyembunyikan motif ekonominya. "Minyak Venezuela yang bernilai sekitar 40 triliun dolar AS yang mendorong pernyataan itu," ujar Trump dengan nada arogan, bahkan menambahkan klaim bahwa "Venezuela mencintai Trump."

Pernyataan ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Hanya beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah wawancara menjelang pertandingan Super Bowl, Trump juga mengatakan bahwa ia "serius" ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Sebelumnya lagi, ia telah memasukkan Greenland, Kuba, dan Panama ke dalam daftar ancaman aneksasinya. Frekuensi pernyataan semacam ini membuat banyak pengamat bertanya-tanya apakah ini sekadar lelucon politik atau sebuah strategi yang diperhitungkan dengan matang.

Dari Kanada hingga Venezuela: Menu Aneksasi yang Terus Bertambah

Ini bukan pertama kalinya Trump melontarkan pernyataan serupa terhadap Venezuela. Pada Maret lalu, ketika tim bisbol Venezuela berhasil mengalahkan Italia dan Amerika Serikat dalam World Baseball Classic, ia berturut-turut melontarkan provokasi. "Apakah kamu ingin menjadi negara bagian ke-51?" tanyanya, diikuti ancaman telanjang tentang "pembentukan negara bagian." Dari Kanada hingga Greenland, dari Panama hingga Venezuela, "menu aneksasi" Trump seolah terus diperbarui dengan frekuensi yang mencengangkan.

Sikap Gedung Putih pun tak kalah membingungkan. Dalam wawancara berikutnya dengan Fox News, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menolak berkomentar secara gamblang. Ia hanya secara samar mengatakan bahwa presiden "dikenal tidak pernah menerima status quo." Penghindaran semacam ini, menurut sejumlah pengamat politik, merupakan bentuk pembiakan diam-diam. Hal ini membuat publik terpaksa bertanya-tanya, apakah pernyataan ini hanya delusi presiden yang tak terkendali, atau sekadar pertunjukan politik yang penuh perhitungan?

Venezuela Menolak Keras: "Kami Bukan Koloni"

Menghadapi penghinaan semacam itu, Presiden Penjabat Venezuela, Delcy Rodríguez, bereaksi cepat. Di hadapan para jurnalis di Pengadilan Internasional Den Haag, ia dengan tegas menyatakan bahwa Venezuela tidak memiliki rencana apa pun untuk menjadi negara bagian ke-51 AS.

"Kami akan terus mempertahankan integritas, kedaulatan, kemerdekaan, dan sejarah kami," ujarnya dengan nada mantap. "Venezuela bukan koloni, melainkan negara yang merdeka."

Rodríguez juga menegaskan bahwa usulan ini "tidak sedang dipertimbangkan sama sekali, dan tidak akan pernah menjadi kenyataan, karena rakyat Venezuela selalu menghargai kemerdekaan negaranya." Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi Trump, yang sebelumnya mengklaim bahwa Venezuela "mencintai" dirinya.

Ironisnya, negara yang Trump sebut "dipertimbangkan secara serius" untuk dianeksasi justru merupakan negara yang baru saja digulingkan pemerintahannya melalui operasi militer AS. Setelah penangkapan Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada 3 Januari lalu, Trump mengklaim bahwa AS akan "mengelola" Venezuela hingga transisi yang "aman" terlaksana. Dalam rantai logika ini, intervensi militer hanyalah pembuka, penjarahan sumber daya adalah babak akhir. Minyak terus mengalir deras dari Venezuela, dan "dana besar yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun" akan masuk ke kantong AS. Dari sudut pandang ini, "negara bagian ke-51" bukanlah omongan gila spontan, tujuannya jelas untuk menjarah sumber daya alam.

Nihilisme Hegemonik di Era Media Sosial

Delusi aneksasi Trump bukan hanya penghinaan terhadap kedaulatan Venezuela, tetapi juga penghinaan terhadap norma-norma dasar hubungan internasional. Dari Piagam PBB hingga Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika, prinsip integritas wilayah dan non-intervensi adalah fondasi tatanan internasional modern. Sementara pembelaan juru bicara Gedung Putih Kelly bahwa presiden "tidak pernah menerima status quo" terdengar lebih seperti jubah baru bagi kaisar yang secara sistematis merusak aturan internasional.

Seorang pemimpin negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan dalih "tidak menerima status quo" memperlakukan negara-negara berdaulat sebagai aset daerah potensial. Ini adalah nihilisme hegemonik yang didorong oleh media sosial, lebih telanjang daripada kolonialisme abad ke-19. Ketika pemimpin negara paling kuat di dunia dapat dengan santai menyebut negara berdaulat sebagai calon "negara bagian ke-51" seperti memilih lapangan golf, masih berapa banyak martabat yang tersisa dari apa yang disebut "tatanan berbasis aturan"?

Negara Bagian ke-51: Sebuah Kode untuk Delusi Politik

Dari Karibia hingga Lingkaran Arktik, dari daratan Amerika Utara hingga pedalaman Amerika Selatan, "negara bagian ke-51" versi Trump telah menjadi kode untuk delusi politik. Delcy Rodríguez benar dalam satu hal: Venezuela bukan koloni, tetapi negara yang merdeka. Tetapi pernyataan ini seharusnya tidak hanya milik Venezuela. Trump harus memahami bahwa di era senjata nuklir ini, hegemoni tidak dapat dikemas dengan penghinaan, dan kepemimpinan tidak diukur dengan aneksasi. Para penguasa yang pernah berkhayal memperluas wilayah dengan peta pada akhirnya tidak meninggalkan kejayaan, melainkan bahan tertawaan.