PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang mengkritisi pelaksanaannya yang dianggap terlalu dipaksakan tanpa kajian matang dari berbagai aspek. Ia menyoroti anggaran sebesar Rp335 triliun pada 2026 yang berpotensi menjadi beban APBN jika tidak disertai perencanaan fiskal, geografis, dan sosial budaya yang komprehensif. Pernyataan ini disampaikan Gumarang kepada wartawan pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Kritik terhadap Pelaksanaan yang Tergesa-gesa
Di tengah hiruk-pikuk kebijakan nasional, program MBG hadir sebagai salah satu prioritas. Namun, Muhammad Gumarang melihat ada kecemasan di lapangan. Menurutnya, program ini sejatinya merupakan investasi modal manusia—sebuah langkah yang hasilnya tidak bisa dirasakan dalam semalam.
“Program MBG itu bagus, namun pelaksanaan dipaksakan,” kata Gumarang kepada wartawan, Sabtu 16 Mei 2026.
Ia menambahkan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terlihat dalam jangka panjang, setelah kualitas generasi muda benar-benar meningkat. Artinya, dibutuhkan kesabaran dan konsistensi, bukan sekadar ambisi cepat.
Beban Anggaran dan Risiko Penyimpangan
Angka Rp335 triliun yang dialokasikan untuk MBG pada 2026 bukanlah nominal yang kecil. Gumarang menekankan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan anggaran menjadi ancaman serius. Lemahnya disiplin dan integritas aparatur, menurut dia, bisa menjadi celah yang merugikan negara.
“Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya lebih dulu melakukan pemetaan menyeluruh. Kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, hingga budaya masyarakat perlu dipertimbangkan sebelum program diterapkan secara luas.
Pendekatan Bertahap untuk Efektivitas
Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki tantangan geografis yang tidak sederhana. Daerah terpencil dan tertinggal, menurut Gumarang, justru harus menjadi prioritas utama dalam intervensi gizi. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika program dijalankan secara bertahap.
“Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Dari sudut pandang lapangan, pendekatan bertahap ini bukan sekadar soal teknis, melainkan juga soal keadilan. Tanpa perencanaan yang matang, program sebesar ini justru berisiko meninggalkan celah di daerah yang paling membutuhkan.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Panen Jagung di Tuban, Setir Traktor Langsung di Lahan Petani
Rekayasa Lalu Lintas One Way di Puncak Berakhir, Arus Kendaraan Kembali Normal Dua Arah
Presiden Prabowo Resmikan Panen Raya Jagung Polri di Tuban, Target Ekspor 100 Ton ke Malaysia
Prabowo Bantah Indonesia Collapse Akibat Dolar AS, Sebut Masyarakat Desa Tak Pakai Dolar