PARADAPOS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp153,1 triliun per 30 April 2026. Angka ini setara dengan 34,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Dari total tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp74,9 triliun, sementara belanja kompensasi mencapai Rp78,2 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alokasi ini digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
Penyaluran Subsidi untuk BBM, LPG, dan Listrik
Realisasi belanja subsidi dan kompensasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk. Peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi juga turut mendorong realisasi tersebut.
Pemerintah mencatat, hingga April 2026, penyaluran BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, LPG 3 kilogram tersalurkan sebanyak 2.152,8 juta kilogram, naik 3,7 persen. Untuk listrik bersubsidi, jumlah pelanggan yang terjangkau mencapai 42,9 juta jiwa, atau tumbuh 2,2 persen.
“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Volatilitas Harga Minyak dan Pengalaman Pemerintah
Di sisi lain, volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Lonjakan harga energi dapat meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan. Namun, Kemenkeu menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa, termasuk saat harga energi melonjak akibat konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022.
Selain energi, pemerintah juga menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 2,9 juta ton, tumbuh 25,2 persen. Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun disalurkan kepada 1,54 juta debitur, meningkat 1,4 persen.
Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh Signifikan
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp826 triliun per April 2026, atau tumbuh 51,1 persen secara tahunan. Bendahara negara menyebut realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja sepanjang tahun, sehingga tidak menumpuk di akhir periode.
Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun, tumbuh 45,2 triliun. Dengan pola distribusi yang lebih merata, pemerintah berharap efektivitas belanja dapat lebih optimal dalam mendukung perekonomian nasional.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polisi Tangkap dan Pecat AKP Deky yang Diduga Jadi Pelindung Bandar Narkoba Ishak di Kaltim
Menkeu Purbaya Berangkat Haji 21 Mei 2026, Persiapkan Diri Sejak Dua Pekan
Jasa Raharja dan Korlantas Polri Gaet Komunitas Pengemudi Percepat Penanganan Kecelakaan lewat Fitur Lapor Laka
Tiga Tewas dalam Penembakan di Islamic Center San Diego, Pelaku Ditemukan Tewas Bunuh Diri