PARADAPOS.COM - Media Inggris The Economist baru-baru ini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam laporannya, media tersebut mengaitkan kebijakan-kebijakan Prabowo dengan kekhawatiran akan sentralisasi kekuasaan, pembengkakan belanja negara, serta perluasan peran militer di sektor sipil. Analisis ini turut menyinggung rekam jejak masa lalu sang presiden dan dampaknya terhadap demokrasi serta stabilitas fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global.
Sorotan Terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kebijakan Fiskal
Artikel The Economist mengulas secara kritis langkah-langkah yang diambil Prabowo sejak menjabat. Menurut analisis media asal Inggris itu, kebijakan yang dijalankan dinilai agresif dan berpotensi membebani anggaran negara. Kekhawatiran utama yang diangkat adalah arah demokrasi Indonesia serta kemampuan fiskal negara di tengah meningkatnya beban ekonomi global.
Sisi Lembut dan Keras Seorang Pemimpin
Menariknya, laporan tersebut juga menggambarkan dua sisi kepribadian Prabowo yang kontras. Di satu sisi, ia kerap menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik.
“Apakah saya benar-benar seorang otoriter?” tanyanya tahun lalu. “Saya rasa tidak… Kritik itu baik. Kita tidak boleh didorong oleh kemarahan atau rasa dendam.”
Namun di sisi lain, nada bicaranya bisa berubah drastis. Pada kesempatan lain, ia melontarkan pernyataan keras.
“Kekuatan asing,” katanya dengan marah pada Juni lalu. “Mendanai LSM untuk menimbulkan perpecahan di antara kita. Mereka mengaku membela demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, padahal itu hanyalah versi mereka sendiri.”
Citra yang Berubah dan Kekhawatiran Para Sekutu
The Economist juga menyoroti transformasi citra Prabowo. Ia digambarkan sebagai seorang jenderal keras yang kini berusaha membangun citra sebagai kakek penyayang kucing. Namun, temperamennya yang mudah berubah-ubah disebut membuat para sekutunya sendiri merasa khawatir. Kekhawatiran itu terutama menyangkut stabilitas ekonomi makro Indonesia dan masa depan demokrasi di negara ini.
“Prabowo sedang memusatkan kekuasaan dan, sesuai dengan ketidakpercayaannya yang lama terhadap demokrasi multipartai, mulai menyingkirkan oposisi di parlemen. Ia juga membelanjakan uang negara melebihi kemampuan Indonesia, menempatkan orang-orang dekatnya di posisi ekonomi penting, dan memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan publik,” tulis laporan itu.
Ancaman Kembalinya Era Pra-Reformasi?
Bagi sebagian pengamat, langkah-langkah yang diambil Prabowo saat ini mengingatkan pada masa sebelum reformasi. Laporan tersebut menyebut bahwa hasil dari kebijakan-kebijakan ini, bagi sebagian orang, terlihat sebagai kemunduran dari reformasi yang selama ini menopang stabilitas Indonesia sejak krisis finansial Asia 1997–1998. Situasi ini memicu diskusi mengenai sejauh mana demokrasi dan keseimbangan kekuasaan akan bertahan di bawah kepemimpinannya.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pidato Kebangsaan Prabowo: Kritik Model Reformasi dan Tawaran Nasionalisme Ekonomi Baru
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Medan Capai 73 Persen dalam Lima Bulan
Tim Amirul Hajj Indonesia Rapat Maraton Matangkan Persiapan Puncak Haji 1447 H di Armuzna
Presiden Prabowo Bahas Mekanisme Badan Ekspor dalam Pertemuan Makan Siang di Istana