PARADAPOS.COM - Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan bahwa maraknya kampanye LGBT di Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi menggerus ketahanan nasional. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu, 5 Juli 2026, sebagai respons terhadap meningkatnya penyebaran nilai dan ideologi yang dinilai bertentangan dengan jati diri bangsa. Syahrul menekankan bahwa ancaman terhadap negara di era modern tidak lagi semata-mata bersifat militer, melainkan juga dapat muncul melalui penetrasi budaya dan nilai-nilai asing.
Ancaman Nonmiliter dan Ideologi
Menurut Syahrul, persoalan ini harus dilihat secara utuh dari perspektif ketahanan nasional. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap negara pada zaman sekarang tidak selalu berbentuk invasi bersenjata.
“Di era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk invasi bersenjata. Ancaman juga dapat hadir dalam bentuk penyebaran ideologi, budaya, dan nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh dari perspektif ketahanan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kemudian mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Doktrin Pertahanan Negara. Regulasi tersebut secara eksplisit mengklasifikasikan ancaman negara ke dalam tiga kategori: militer, nonmiliter, dan hibrida.
Pertahanan Bukan Hanya Tugas TNI
Lebih lanjut, Syahrul menegaskan bahwa penguatan pertahanan negara tidak bisa dibebankan semata-mata kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat.
“Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya memperkuat alutsista dan TNI, tetapi juga memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan agar bangsa ini memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk ancaman nonmiliter,” lanjut dia.
Ia menekankan pentingnya membangun karakter generasi muda melalui peran keluarga, institusi pendidikan, dan tokoh agama. Tanpa fondasi moral yang kuat, menurutnya, bangsa ini akan rentan terhadap pengaruh ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kekhawatiran terhadap Ruang Digital
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko. Ia menyoroti meningkatnya keterbukaan kampanye LGBT di media sosial yang dinilai sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja.
“Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku tersebut,” ungkap Singgih.
Ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam menangani akun dan konten yang dianggap mempromosikan LGBT di platform digital. Langkah tegas, menurutnya, diperlukan untuk melindungi generasi muda dari paparan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Trump Apresiasi FIFA Cabut Sanksi Kartu Merah Balogun Jelang AS Vs Belgia di Piala Dunia 2026
KPK Tangkap 9 Kepala Daerah dalam 7 Bulan, Dua Faktor Utama Pemicu Korupsi Terungkap
Trump Bertemu Zelensky dan al-Shara di Sela KTT NATO, Bahas Perang Ukraina dan Ketegangan Timur Tengah
Suporter Brasil dan Norwegia Ciptakan Suasana Damai di Laga 16 Besar Piala Dunia 2026