PARADAPOS.COM - Anggota Komisi XII DPR, Alfons Manibui, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk mempercepat realisasi Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, dua program ini merupakan instrumen vital dalam mewujudkan keadilan energi dan pemerataan pembangunan nasional. Alfons menilai akses listrik yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini terisolasi.
Listrik sebagai Fondasi Pembangunan Daerah
Dalam keterangan resminya pada Jumat, 12 Juni 2026, Alfons Manibui menekankan bahwa listrik bukan sekadar sumber penerangan. Lebih dari itu, kata dia, energi listrik menjadi fondasi bagi produktivitas masyarakat, pengembangan usaha kecil, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
"Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa dan BPBL harus terus menjadi prioritas bersama," ujarnya.
Sinergi untuk Wilayah Terpencil dan Kepulauan
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Menurutnya, tantangan terbesar justru ada di kawasan terpencil, terluar, dan kepulauan yang selama ini masih minim akses listrik. Untuk menjawab tantangan itu, sinergi antara Kementerian ESDM dan PLN harus terus diperkuat.
"Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, diperlukan kolaborasi yang kuat serta pendekatan yang adaptif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik yang andal dan berkelanjutan," ungkapnya.
Alfons juga menambahkan bahwa pendekatan yang adaptif sangat diperlukan agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan inisiatif lain di lapangan.
Sosialisasi Massal untuk Efektivitas Program
Selain aspek teknis dan infrastruktur, Alfons mendorong agar pelaksanaan program ini dibarengi dengan sosialisasi yang masif kepada calon penerima manfaat. Ia menilai pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat program akan menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
Menurutnya, tanpa sosialisasi yang baik, potensi program untuk memberikan dampak maksimal bisa terhambat. Warga di desa-desa terpencil kerap kali tidak mengetahui skema bantuan yang tersedia atau bagaimana cara mengaksesnya.
Komitmen DPR Mengawal Rasio Elektrifikasi
Di akhir pernyataannya, Alfons Manibui menegaskan bahwa Komisi XII DPR berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawal setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat Program Listrik Desa dan BPBL. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses energi yang layak," tegasnya.
Ia pun optimistis bahwa dengan pengawasan yang ketat dan sinergi yang solid, keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diraih dalam waktu dekat.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pemuda Diamankan Warga di Duren Sawit Usai Diduga Beli Motor dengan Uang Palsu Rp12 Juta
KPK Tegaskan Nama Raffi Ahmad Muncul dalam Penyidikan Korupsi Bea Cukai, Belum Tersangka
3.091 Jemaah Haji Riau Pulang ke Tanah Air, Kloter Terakhir Dijadwalkan Akhir Juni
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C, dari Izin hingga Penertiban Tambang Ilegal