PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengedepankan langkah pencegahan demi menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan Tito dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, keberhasilan lembaga pengawas tidak diukur dari banyaknya putusan atau temuan pelanggaran, melainkan dari kemampuan mencegah agar penyelenggara tidak berakhir di penjara.
Prinsip Pencegahan sebagai Kunci
Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya pendekatan preventif. Ia mengingatkan bahwa tugas utama DKPP bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga agar aparatur penyelenggara Pemilu tetap bersih sejak awal.
“Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Suasana di ruang sidang tampak khidmat. Para tamu undangan, termasuk jajaran penyelenggara pemilu dan pejabat kementerian, menyimak arahan Mendagri yang duduk di barisan depan. Tito hadir langsung memberikan ucapan selamat atas perjalanan DKPP yang telah memasuki usia ke-14 tahun.
Mengelola Kompleksitas Demokrasi Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Tito memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dinilainya berjalan cukup baik. Ia menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang secara otomatis menghadapi kompleksitas tinggi dalam setiap tahapan pemilu.
Meski penuh tantangan, ia menegaskan bahwa Pemilu tetap menjadi simbol vital demokrasi. Momentum ini, menurutnya, adalah satu-satunya kesempatan bagi seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan nasional.
“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” tambahnya.
Memperkuat Kapasitas Aparatur dan Sarana
Tidak hanya berbicara soal pencegahan, Tito juga mendorong DKPP untuk memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum yang menangani persoalan penyelenggaraan Pemilu. Ia menyadari bahwa jumlah penyelenggara yang tersebar di berbagai daerah sangat besar.
Menurutnya, edukasi yang memadai menjadi kunci agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga perlu disiapkan secara optimal agar DKPP bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal.
“Saya prinsip mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir tadi lebih maju berprinsip bagaimana untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan Pemilu] belum dimulai,” pungkasnya.
Kehadiran Para Pemangku Kepentingan
Acara syukuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin hadir langsung di lokasi. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti jalannya acara secara virtual dari tempat terpisah. Turut hadir pula perwakilan pejabat dari beberapa kementerian dan lembaga terkait.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Surat Apresiasi dari Siswa SMK di Sorong atas Bantuan Perpustakaan, Toilet, dan Makan Bergizi Gratis
Kejagung Periksa Bankir Maybank Indonesia Terkait Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit Grup Salim
Wamendagri Dorong Rumah Sakit Daerah Lakukan Transformasi Tata Kelola dan Digitalisasi Layanan
Kebakaran Landa Rumah Kos di Palmerah, 13 Mobil Damkar Dikerahkan